10 Hari Pertama Kampanye di Jabar, Tatap Muka Terbanyak Langgar Prokes

10 Hari Pertama Kampanye di Jabar, Tatap Muka Terbanyak Langgar Prokes

Administrator | Sabtu, 10 Oktober 2020 - 08:05:25 WIB
10 Hari Pertama Kampanye di Jabar, Tatap Muka Terbanyak Langgar Prokes

 

Bandung (8/10)--- Tahapan kampanye Pemilihan 2020 telah berjalan 10 hari. Data pengawasan Bawaslu menunjukkan, kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati peserta Pemilihan. Bawaslu menemukan, dugaan pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran protokol kesehatan, (data update 5 Oktober 2020).  

Berdasarkan pemetaan tren peningkatan pasien positif terinfeksi Covid-19 di daerah-daerah yang masih terdapat kampanye tatap muka, berdasarkan data kasus yang dimunculkan Bawaslu RI, di daerah yang Pilkada di Jawa Barat tidak ada lonjakan kasus covid 19 pada kampanye 10 hari pertama sehingga disimpulkan tidak ada klaster Pilkada. Hal ini terjadi karena upaya yang dilakukan jajaran pengawas sangat baik dalam mengedepankan pencegahan.

Terhadap daerah yang masih terdapat potensi pelanggaran meskipun telah dilakukan pencegahan, maka Bawaslu menindaklanjutinya dengan metode penanganan pelanggaran. Berdasarkan data dari 8 daerah yang Pilkada, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendapati  kampanye tatap muka secara offline masih diselenggarakan di 8 daerah (100 %), disusul oleh pertemuan terbatas. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menemukan 63 dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Paling banyak terjadi pada kampanye model tatap muka sebanyak 48, rapat terbatas 13, dan konsolidasi partai/ relawan 2 kasus.

Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu kabupaten/ kota di Jawa Barat telah menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur terhadap bentuk pelanggaran. Di antaranya,dilakukan pencegahan/ himbauan  untuk 28 kasus, teguran langsung 21 kasus, diberikan surat peringatan tertulis 12 kasus, dan penanganan pelanggaran 2 kasus

Di Depok 8 kasus, dilakukan pencegahan 2 kasus, himbauan 3, peringatan tertulis 3. Kab. Tasikmalaya  1 kasus, dilakukan proses penanganan karena kampanye di tempat ibadah serta membagikan stiker. Di Kab. Sukabumi 3 kasus, dilakukan pencegahan terhadap 2 kasus, peringatan tertulis 1 kasus. Kab. Bandung 23 kasus, dilakukan pencegahan 13 kasus, teguran langsung 10 kasus.

Selain itu, Kab. Karawang 10 kasus, pencegahan 6, teguran langsung 4, Kab. Cianjur 1 kasus, dilakukan pencegahan. Di Kab. Pangandaran 6 kasus, dilakukan peringatan tertulis 4, penanganan pelanggaran 2 kasus yakni karena kampanye tidak di dalam ruangan dan di tempat ibadah, satu kasus tidak memenuhi unsur. Terakhir, Kab. Indramayu 11 kasus, teguran langsung 3, peringatan tertulis 8 kasus.

Analisis Bawaslu, kampanye dalam jaringan masih minim diselenggarakan karena beberapa kendala. Di antara kendala itu adalah jaringan internet di daerah yang kurang mendukung, keterbatasan kuota peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan kemampuan penggunaan gawai peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan fitur dalam gawai, dan kurang diminati sehingga diikuti poleh sedikit peserta kampanye. (IZ)

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

SIPO

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream