AYO KITA AWASI PEMILU

AYO KITA AWASI PEMILU

Administrator | Rabu, 31 Oktober 2018 - 20:46:09 WIB
AYO KITA AWASI PEMILU

Oleh : Lolly Suhenty (Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat)

 

Menghadapi kontestasi Pemilu serentak 2019, nuansa politik di masyarakat semakin meningkat, baik pada level lokal  hingga nasional. Mulai dari tahapan awal hingga tahap masa kampanye ini, setiap hari kolom berita di media cetak, media elektronik dan media sosial  selalu menyuguhkan segmen tentang Pemilu.  Bahkan, tidak sedikit masyarakat juga menjadi relawan dan tim sukses salah satu calon legislative/ pasangan calon presiden

Di masa kampanye yang sedang berlangsung (sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, mengajak masyarakat  terlibat aktif dalam pengawasan. .

Apa Itu Pengawasan Partisipatif

Pegawasan partisipatif merupakan aktivitas kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non partisan untuk memastikan proses tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan pemilu.  Pengawasan partisipatif ini penting dilakukan dalam rangka menjadikan Pemilu yang berintegritas, mencegah terjadinya konflik, mendorong partisipasi publik, membangun karakter dan kesadaran politik masyarakat sehingga meningkatkan kualitas demokrasi.

Secara teoritis, pengawasan partisipatif sangat penting dilakukan untuk menjabarkan amanat undang-undang pasal 94 huruf d: “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu” dan pasal 97 huruf d: meningkatkan partisipasi masyarakt dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi”. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif merupakan indicator utama dalam memastikan terlindunginya hak politik warga, terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya, terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik, serta mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Adapun secara empirik, pentingnya pengawasan partisipatif merupakan konsekuensi empiris dari fakta bahwa di Jawa Barat, jumlah badan/ petugas pengawas pemilu berjumlah 145.369 tidak berbanding lurus dengan jumlah seluruh APK yakni 1.642.600 buah, terdiri dari billboard/ videtron, spanduk, baligho. Secara matematika, jumlah 145.369 di Jawa Barat diambil dari data jumlah Bawasu Provinsi 7 orang, bawaslu Kabupaten/Kota  127 orang, jumlah Panwaslu Kecamata: 1.881 orang, panwaslu Kelurahan/Desa 5.957 orang, dan pengawas TPS 137.397 orang. Adapun angka 1.642.600  terdiri dari 20.394 apk 49 DPD, 1.441.952 apk 19 parpol, dan 180.254 apk paslon presiden dan wakil presiden. Artinya, satu sebelum terbentuk pengawas TPS, tiap pengawas dibebani tugas mengawasi 206 apk, dan setelah terbentuk pengawas TPS, tiap petugas dibebani tugas mengawasi 11 apk. Hal ini belum ditambah tugas lainnya dalam mengawasi dugaan pelanggaran lainnya.

Bagaimana Cara Melakukan Pengawasan Partisipatif?

Secara umum, pengawasan partisipatif bisa dilakukan melalui 2 cara, yakni Secara berkelompok melalui pemantau pemilu yang terakreditasi. Adapun secara personal dengan cara turut mencegah terjadinya pelanggaran, turut menyampaikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya.

Adapun bentuk pengawasan partisipatif bisa dilakukan melalui pengawasan berbasis IT, membentuk pojok pengawasan forum warga, saka adhiyasta pemilu, pengabdian masyarakat, dan gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Secara teknis, pegawasan partisipatif dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran maksimal 7 hari sejak diketahuinya kasus, baik secara langsung ke petugas pengawas pemilu, atau pun tidak langsung melalui sms, email, website, dan media sosial. Syarat materil pelaporan meliputi objek, waktu, tempat, saksi, bukti lainnya, uraian dugaan pelanggaran, dan hal yang diminta untuk diputuskan. b) pengawas akan melakukan penelitian syarat formil laporan, terdiri dari identitas pelapor, identitas terlapor, dan waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan. c) Jika hasil penelitian memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka laporan dugaan pelanggaran akan diteruskan. Jika tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka laporan tidak diteruskan. d) Laporan yang telah diteruskan, pelanggaran administrasi akan diputuskan oleh bawaslu, pelanggaran kode etik diputuskan oleh DKPP, dan pelanggaran pidana pemilu akan diputuskan oleh peradilan umum.

 

Catatan Akhir

Sebagai catatan akhir, kami bawaslu Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat untuk turut serta memenuhi panggilan nurani untuk memantau proses pemilu, dan proaktif ketika melihat penyimpangan-penyimpangan pemilu 6 bulan ke depan. Hingga saat ini, dengan meningkatnya nalar politik masyarakat untuk berpolitik cerdas, program pengawasan partisipatif sudah bisa dilakukan secara perorangan melalui media social dan lembaga resmi pengawas pemilu. Akan tetapi sebagai sebuah gerakan yang massif dan terukur, kiranya kita masih perlu terus belajar dan erevaluasi.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

AYO KITA AWASI PEMILU

Administrator | Rabu, 31 Oktober 2018 - 20:46:09 WIB
AYO KITA AWASI PEMILU

Oleh : Lolly Suhenty (Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat)

 

Menghadapi kontestasi Pemilu serentak 2019, nuansa politik di masyarakat semakin meningkat, baik pada level lokal  hingga nasional. Mulai dari tahapan awal hingga tahap masa kampanye ini, setiap hari kolom berita di media cetak, media elektronik dan media sosial  selalu menyuguhkan segmen tentang Pemilu.  Bahkan, tidak sedikit masyarakat juga menjadi relawan dan tim sukses salah satu calon legislative/ pasangan calon presiden

Di masa kampanye yang sedang berlangsung (sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, mengajak masyarakat  terlibat aktif dalam pengawasan. .

Apa Itu Pengawasan Partisipatif

Pegawasan partisipatif merupakan aktivitas kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non partisan untuk memastikan proses tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan pemilu.  Pengawasan partisipatif ini penting dilakukan dalam rangka menjadikan Pemilu yang berintegritas, mencegah terjadinya konflik, mendorong partisipasi publik, membangun karakter dan kesadaran politik masyarakat sehingga meningkatkan kualitas demokrasi.

Secara teoritis, pengawasan partisipatif sangat penting dilakukan untuk menjabarkan amanat undang-undang pasal 94 huruf d: “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu” dan pasal 97 huruf d: meningkatkan partisipasi masyarakt dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi”. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif merupakan indicator utama dalam memastikan terlindunginya hak politik warga, terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya, terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik, serta mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Adapun secara empirik, pentingnya pengawasan partisipatif merupakan konsekuensi empiris dari fakta bahwa di Jawa Barat, jumlah badan/ petugas pengawas pemilu berjumlah 145.369 tidak berbanding lurus dengan jumlah seluruh APK yakni 1.642.600 buah, terdiri dari billboard/ videtron, spanduk, baligho. Secara matematika, jumlah 145.369 di Jawa Barat diambil dari data jumlah Bawasu Provinsi 7 orang, bawaslu Kabupaten/Kota  127 orang, jumlah Panwaslu Kecamata: 1.881 orang, panwaslu Kelurahan/Desa 5.957 orang, dan pengawas TPS 137.397 orang. Adapun angka 1.642.600  terdiri dari 20.394 apk 49 DPD, 1.441.952 apk 19 parpol, dan 180.254 apk paslon presiden dan wakil presiden. Artinya, satu sebelum terbentuk pengawas TPS, tiap pengawas dibebani tugas mengawasi 206 apk, dan setelah terbentuk pengawas TPS, tiap petugas dibebani tugas mengawasi 11 apk. Hal ini belum ditambah tugas lainnya dalam mengawasi dugaan pelanggaran lainnya.

Bagaimana Cara Melakukan Pengawasan Partisipatif?

Secara umum, pengawasan partisipatif bisa dilakukan melalui 2 cara, yakni Secara berkelompok melalui pemantau pemilu yang terakreditasi. Adapun secara personal dengan cara turut mencegah terjadinya pelanggaran, turut menyampaikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya.

Adapun bentuk pengawasan partisipatif bisa dilakukan melalui pengawasan berbasis IT, membentuk pojok pengawasan forum warga, saka adhiyasta pemilu, pengabdian masyarakat, dan gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Secara teknis, pegawasan partisipatif dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran maksimal 7 hari sejak diketahuinya kasus, baik secara langsung ke petugas pengawas pemilu, atau pun tidak langsung melalui sms, email, website, dan media sosial. Syarat materil pelaporan meliputi objek, waktu, tempat, saksi, bukti lainnya, uraian dugaan pelanggaran, dan hal yang diminta untuk diputuskan. b) pengawas akan melakukan penelitian syarat formil laporan, terdiri dari identitas pelapor, identitas terlapor, dan waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan. c) Jika hasil penelitian memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka laporan dugaan pelanggaran akan diteruskan. Jika tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka laporan tidak diteruskan. d) Laporan yang telah diteruskan, pelanggaran administrasi akan diputuskan oleh bawaslu, pelanggaran kode etik diputuskan oleh DKPP, dan pelanggaran pidana pemilu akan diputuskan oleh peradilan umum.

 

Catatan Akhir

Sebagai catatan akhir, kami bawaslu Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat untuk turut serta memenuhi panggilan nurani untuk memantau proses pemilu, dan proaktif ketika melihat penyimpangan-penyimpangan pemilu 6 bulan ke depan. Hingga saat ini, dengan meningkatnya nalar politik masyarakat untuk berpolitik cerdas, program pengawasan partisipatif sudah bisa dilakukan secara perorangan melalui media social dan lembaga resmi pengawas pemilu. Akan tetapi sebagai sebuah gerakan yang massif dan terukur, kiranya kita masih perlu terus belajar dan erevaluasi.