BANGUN SIMPUL PENGAWASAN MASYARAKAT, BAWASLU JABAR GENCARKAN SEKOLAH KADER

BANGUN SIMPUL PENGAWASAN MASYARAKAT, BAWASLU JABAR GENCARKAN SEKOLAH KADER

Administrator | Jumat, 08 November 2019 - 15:34:47 WIB
BANGUN SIMPUL PENGAWASAN MASYARAKAT, BAWASLU JABAR GENCARKAN SEKOLAH KADER

Bandung (7/11)----Dalam rangka memperluas pengawasan pemilu, berbasis masyarakat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat gencar melakukan sekolah kader pengawasan Partisipatif (SKPP) di 27 kabupaten/ kota di Jawa Barat. Pada pembukaan rakor persiapan SKPP Kabupaten/ Kota di Bandung, Abdullah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, SKPP ini menjadi program strategis dalam rangka perluasan gerakan Bawaslu dan menjadi pilot project pertama yang akan dilaksanakan di kabupaten/ kota Se-Indonesia. 

Menurutnya, ada dua mainstream Bawaslu, yaknis sebagai instritusi penegakkan hukum pemilu dan institusi pengawasan dan pencegahan. Bawaslu akan diarahkan menjadi peradilan pemilu sehingga pengawasan pemilu akan didorong bukan lagi menjadi  prosedural kelembagaan, tapi menjadi gerakan publik. Karena itu, SKPP adalah program strategis dalam membangun aras gerakan public mengawasi pemilu, tambah Abdullah.

Pernyataan tersebut diamini oleh Lolly Suhenty, Kordiv. Humas Hubal Bawaslu Jawa Barat. Lolly menjabarkan bahwa ada target besar pelaksanaan SKPP. Pertama, target jangka pendeknya peserta SKPP mampu menjadi pengawas pemilu partispatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Adapun target jangka panjangnya adalah SKPP menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Karena itu, selama bulan November 2019, Bawaslu di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Barat akan melakukan open recruitmen peserta SKPP dengan sistem klaster berdasarkan sebaran daftar pemilih (DPT).

Menurut Lolly, Kordiv. Yang membidangi SKPP, kategori A, kabupaten kota yang DPT nya sampai 350.000 jiwa, yakni Kab. Pangandaran, Kota SUkabumi, Kota Banjar, dan Kota Cirebon, pesertanya 30 orang. Kategori B, jumlah DPT nya 1.200.000, jumlah pesertanya 60 peserta, meliputi Subang, Kota Tasikmalaya,  Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Cimahi, Kota Bogor, Purwakarta, dan Bandung Barat. Kategori C, jumlah DPT sampai 3 juta jiwa, jumlah pesertanya 90 orang, meliputi kabupaten/ kota yang belum disebutkan.  

Adapun waktu pelaksanaannya, Lolly Suhenty menyampaikan akan dibagi 3 gelombang. Gelombang pertama, akan dilaksanakan di 8 kabupaten/ kota yang akan melaksanakan Pilkada, akan dilaksanakan pada minggu ke 2 (dua) November. Gelombang dua, akan dilaksanakan pada minggu ketiga November, meliputi Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kuningan, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Subang, adapun gelombang 3 akan dilaksanakan pada awal Desember meliputi kabupaten/ kota sisanya.

Karena itu, pada rakor tersebut, pimpinan Bawaslu Jawa Barat menekankan pentingnya informasi ini disebarluaskan kepada masyarakat agar bisa terlibat aktif mengikuti rekruitmen SKPP, termasuk menjadi bagian penting dalam rangka membangun konsolidasi masyarakat mengawasi pemilu.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

BANGUN SIMPUL PENGAWASAN MASYARAKAT, BAWASLU JABAR GENCARKAN SEKOLAH KADER

Administrator | Jumat, 08 November 2019 - 15:34:47 WIB
BANGUN SIMPUL PENGAWASAN MASYARAKAT, BAWASLU JABAR GENCARKAN SEKOLAH KADER

Bandung (7/11)----Dalam rangka memperluas pengawasan pemilu, berbasis masyarakat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat gencar melakukan sekolah kader pengawasan Partisipatif (SKPP) di 27 kabupaten/ kota di Jawa Barat. Pada pembukaan rakor persiapan SKPP Kabupaten/ Kota di Bandung, Abdullah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, SKPP ini menjadi program strategis dalam rangka perluasan gerakan Bawaslu dan menjadi pilot project pertama yang akan dilaksanakan di kabupaten/ kota Se-Indonesia. 

Menurutnya, ada dua mainstream Bawaslu, yaknis sebagai instritusi penegakkan hukum pemilu dan institusi pengawasan dan pencegahan. Bawaslu akan diarahkan menjadi peradilan pemilu sehingga pengawasan pemilu akan didorong bukan lagi menjadi  prosedural kelembagaan, tapi menjadi gerakan publik. Karena itu, SKPP adalah program strategis dalam membangun aras gerakan public mengawasi pemilu, tambah Abdullah.

Pernyataan tersebut diamini oleh Lolly Suhenty, Kordiv. Humas Hubal Bawaslu Jawa Barat. Lolly menjabarkan bahwa ada target besar pelaksanaan SKPP. Pertama, target jangka pendeknya peserta SKPP mampu menjadi pengawas pemilu partispatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Adapun target jangka panjangnya adalah SKPP menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Karena itu, selama bulan November 2019, Bawaslu di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Barat akan melakukan open recruitmen peserta SKPP dengan sistem klaster berdasarkan sebaran daftar pemilih (DPT).

Menurut Lolly, Kordiv. Yang membidangi SKPP, kategori A, kabupaten kota yang DPT nya sampai 350.000 jiwa, yakni Kab. Pangandaran, Kota SUkabumi, Kota Banjar, dan Kota Cirebon, pesertanya 30 orang. Kategori B, jumlah DPT nya 1.200.000, jumlah pesertanya 60 peserta, meliputi Subang, Kota Tasikmalaya,  Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Cimahi, Kota Bogor, Purwakarta, dan Bandung Barat. Kategori C, jumlah DPT sampai 3 juta jiwa, jumlah pesertanya 90 orang, meliputi kabupaten/ kota yang belum disebutkan.  

Adapun waktu pelaksanaannya, Lolly Suhenty menyampaikan akan dibagi 3 gelombang. Gelombang pertama, akan dilaksanakan di 8 kabupaten/ kota yang akan melaksanakan Pilkada, akan dilaksanakan pada minggu ke 2 (dua) November. Gelombang dua, akan dilaksanakan pada minggu ketiga November, meliputi Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kuningan, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Subang, adapun gelombang 3 akan dilaksanakan pada awal Desember meliputi kabupaten/ kota sisanya.

Karena itu, pada rakor tersebut, pimpinan Bawaslu Jawa Barat menekankan pentingnya informasi ini disebarluaskan kepada masyarakat agar bisa terlibat aktif mengikuti rekruitmen SKPP, termasuk menjadi bagian penting dalam rangka membangun konsolidasi masyarakat mengawasi pemilu.