Bawaslu Harus Fight, di Hari Pungut Hitung ditengah Ketatnya Protokol Kesehatan

Bawaslu Harus Fight, di Hari Pungut Hitung ditengah Ketatnya Protokol Kesehatan

Administrator | Kamis, 08 Oktober 2020 - 11:29:33 WIB
Bawaslu Harus Fight, di Hari Pungut Hitung ditengah Ketatnya Protokol Kesehatan

Rapat Koordinasi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. (Foto:Humas Bawaslu Jabar)

Subang (6/10) – Rekrutmen  Pengawas TPS di 8 Bawaslu Kabupaten/Kota  yang melaksanakan pemilihan dimulai pada tanggal 03 Oktober s.d 15 Oktober 2020 menjadi landasan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dilaksanakan di Sari Ater Hotel&Resort pada 05-06 Oktober 2020.

Rakor yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terundang, dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah. Beliau menyampaikan tentang netralitas para calon PTPS dalam mengawasi, bukan hanya melakukan pengawasan dengan mengecek aplikasi SIPOL tetapi juga pada berkas dukungan calon perseorangan. “Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Bimbingan Teknis untuk PTPS yang fokus pada pemahaman-pemahaman teknis di hari  pungut hitung. Misalnya, memahami hal-hal yang masuk pada DPT, proses rekapitulasi, sampai teknis foto form C1. Pada sengketa hasil, Bawaslu menjadi pihak yang memberi keterangan. Tentu butuh fakta-fakta sehingga PTPS harus mampu menggambarkan kejadian yang sesungguhnya. Bawaslu harus menjamin juga jaminan kesehatan bagi PTPS.” pungkasnya.

Narasumber pertama Kaka Suminta seorang Sekjen KIPP yang bergerak dibidang NGO. Kang Kaka begitu sapaan akrabnya memaparkan tentang dilema pengawasan kampanye dan pengawasan protokol Covid-19. PTPS harus melakukan pengawasan elektoral di tahapan kampanye dan pengawasan non elektoral di masa kampanye, social distancing, jumlah orang berkumpul, tata cara kampanye dengan prosedur Covid-19. “Jika kita melihat aturan pada PKPU 11 dan 13 banyak sekali hal yang rancu tetapi Bawaslu harus fight. Kunci pada saat rekrutmen PTPS memang ada di Panwascam tetapi panwascam harus benar-benar mendengarkan PPL, posisi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan monitoring Panwascam dan mengingatkan tentang etika, integritas dan motivasi.”tukasnya.

Pada kesempatan yang sama narasumber kedua Veri Junaidi Ketua KoDe Inisiatif memaparkan tentang perpektif hukum dalam menyiapkan rekrutmen Pengawas TPS . Baginya jika dilihat dari perspektif hukum, banyak sekali isu-isu krusial yang dapat menjawab bahwa rekrutmen PTPS itu sangat penting. Persoalan terkait pemungutan suara dan penghitungan suara yang pada akhirnya akan menjadi dasar dalam penyelesain sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga talent scouting  yang tepat bagi PTPS menjadi urgensi setelah perekrutran. “Isu yang selalu hadir dalam pemilihan seperti politik uang, penggelembungan dan penggembosan suara, jual beli suara, kehilangan hak pilih dan manupulasi lainnya.Urgensi Pengawas TPS dalam melihat setiap isu tersebut, yaitu tidak mungkin praktek kecurangan tersebut dilakukan dengan pengawasan PTPS yang ketat dan teliti.”ungkapnya.

Narasumber terakhir sebelum acara Rakor ditutup secara resmi yaitu Tenaga Ahli SDM Bawaslu RI Turmudzi memaparkan tentang pembentukan PTPS bagi Bawaslu. Beliau menjelaskan tentang perbedaan mekanisme dalam perekrutan PTPS dengan seleksi kelembagaan yang bersifat permanen. “Tantangan dalam proses seleksi PTPS tidak sederhana karena kita dihadapkan dengan proses politik. Salahsatu  yang menjadi konsen kita secara serius kita dalam kondisi Covid-19. Selain itu tuntutan keterbukaan, tahapan yang berlangsung, kebutuhan pengawasan dan anggaran. Dalam prosesnya mereka akan memfoto, mengunggah dan melaporkan hasil pengawasan melalui form A secara online. SDM yang kita rekrut bukan hanya memahami teknis pengawasan di lapangan tetapi mengenai teknologi juga.”tukasnya.

Rakor secara resmi ditutup oleh Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.M Wasikin Marzuki. Beliau menyampaikan beberapa wejangan terkait pembentukan PTPS di 8 Kabupaten/Kota yang melakukan pemilihan tahun ini. “Kegiatan ini untuk mengantisipasi segala kendala dalam perekrutan Pengawas TPS, salah satunya jangan lagi ada calon PTPS yang statusnya TMS menjadi MS. Saya  ingin memastikan satu per satu kesiapan Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada. Saya akan pantau terus perkembangannya.Pelaksanaan Pilkada harus selesai di wilayah setempat. Jangan sampai diputuskan di MK, sehingga kualitas Pilkada diakui kewenangannya oleh daerah setempat.” tutup Abah Haji sapaan akrabnya. (TAN)

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

SIPO

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream