BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 POIN PENTING REKAPITULASI DPTHP-2

BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 POIN PENTING REKAPITULASI DPTHP-2

Administrator | Rabu, 12 Desember 2018 - 23:15:12 WIB
BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 POIN PENTING REKAPITULASI DPTHP-2

(Bandung 11/12/2018_ ---- Pasca Pleno Rekapitulasi Penetapan  Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 di tingkat Kabupaten/ Kota di Jawa Barat pada 5-10 Desember 2018, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah STP, memberikan 3 rekomendasi penting kepada KPU Jawa Barat. 

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam surat bernomor 793/Bawaslu-JB/Pm.00.01/XI/2018, berkaitan dengan Rekomendasi pleno penetapan DPTHP-2 Provinsi Jawa Barat.Menurut Abdullah, Pertama, KPU Provinsi Jawa Barat perlu memastikan untuk memasukkan daftar pemilih potensial AC.DPTHP-1.4 ke dalam daftar pemilih DPTHP-2

Kedua, Bawaslu meminta KPU memasukkan jumlah DP4 non DPT yang bersumber dari Kemendagri yang dapat dimasukkan ke dalam DPTHP-2 di KPU Provinsi Jawa Barat Terakhir, mengacu pada ketentuan pasal 208 ayat (5) Undang Undang No. 7 tahun 2017 Pemilihan Umum Peserta Pemilu 2019, bahwa tim kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, tim kampanye calon DPD RI dan partai politik serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib mendapatkan salinan data pemilih yang memuat by name dan by address dalam bentuk soft copy paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya DPTHP-2.  surat rekomendasi tersebut ditandatangani Abdullah di Bandung pada 11 Desember 2018 dan ditembuskan kepada bawaslu RI.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 POIN PENTING REKAPITULASI DPTHP-2

Administrator | Rabu, 12 Desember 2018 - 23:15:12 WIB
BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 POIN PENTING REKAPITULASI DPTHP-2

(Bandung 11/12/2018_ ---- Pasca Pleno Rekapitulasi Penetapan  Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 di tingkat Kabupaten/ Kota di Jawa Barat pada 5-10 Desember 2018, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah STP, memberikan 3 rekomendasi penting kepada KPU Jawa Barat. 

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam surat bernomor 793/Bawaslu-JB/Pm.00.01/XI/2018, berkaitan dengan Rekomendasi pleno penetapan DPTHP-2 Provinsi Jawa Barat.Menurut Abdullah, Pertama, KPU Provinsi Jawa Barat perlu memastikan untuk memasukkan daftar pemilih potensial AC.DPTHP-1.4 ke dalam daftar pemilih DPTHP-2

Kedua, Bawaslu meminta KPU memasukkan jumlah DP4 non DPT yang bersumber dari Kemendagri yang dapat dimasukkan ke dalam DPTHP-2 di KPU Provinsi Jawa Barat Terakhir, mengacu pada ketentuan pasal 208 ayat (5) Undang Undang No. 7 tahun 2017 Pemilihan Umum Peserta Pemilu 2019, bahwa tim kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, tim kampanye calon DPD RI dan partai politik serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib mendapatkan salinan data pemilih yang memuat by name dan by address dalam bentuk soft copy paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya DPTHP-2.  surat rekomendasi tersebut ditandatangani Abdullah di Bandung pada 11 Desember 2018 dan ditembuskan kepada bawaslu RI.