BUKA RAKOR EVALUASI TAHAPAN PEMILU 2019, KETUA BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 HAL

BUKA RAKOR EVALUASI TAHAPAN PEMILU 2019, KETUA BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 HAL

Administrator | Kamis, 12 September 2019 - 23:29:50 WIB
BUKA RAKOR EVALUASI TAHAPAN PEMILU 2019, KETUA BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 HAL

Bandung (12/9)—Bawaslu Jawa Barat menggelar rapat koordinasi evaluasi tahapan pemlu 2019 di Hotel Grand Sahid Sun Shine, Kab. Bandung, dihadiri oleh pimpinan dan staff Bawaslu Jabar, 126 komisioner dan 27 korsek Bawaslu kabupaten/ kota se-Jawa Barat. Acara tersebut dibuka oleh Abdullah, Ketua Bawaslu Jawa Barat pada pukul 15.14 wib.

Menurut Abdullah, rakor evaluasi tahapan pemilu merupakan forum evaluasi bersama komisioner dan korsek sebagai refleksi capaian Bawaslu dalam mengawasi pemilu. “Forum refleksi ini menjadi penting bagi kita, apakah pemilu 2019 dianggap sebagai pemilu yang demokratis dan tugas Bawaslu mengarah pada capaian indikator yang demokratis, atau justeru menjauh,” papar Abdullah.

Masih menurut ketua Bawaslu Jabar, pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi 8 indikator, yakni di dalamnya mengandung kepastian hukum, menciptakan kesetaraan antar warga negara, persaingan yang bebas dan adil, adanya partisipasi pemilih dalam pemilu demokratis, prinsip pemilu berintegritas, keadilan pemilu, prinsip pemilu tanpa kekerasan, dan penyelenggara pemilunya mandiri, kompeten, berintegritas, efisien dan memiliki kepemimpinan yang efektif.

Sebagai bagan refleksi, mantan pengurus Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menjelaskan 3 bentuk refleksi, yakni capaian, kendala, dan rekomendasi. Pada sisi capaian, Bawaslu Jawa Barat telah berhasil mengawasi pemilu yang tidak ringan karena di Jabar terdapat capres 2 paslon, 16 parpol. 1.586 caleg, 50 anggota dpd, dan 27 kabupaten/ kota. Pada sisi wilayah, Jawa Barat merupakan wilayah dapil terbesar dengan 11 kursi DPR (91 kursi dari 57 kursi nasional) sehingga menjadi arena konsolidasi kekuatan politik nasional, 120 kursi dari 15 dapil DPRD provinsi, sehingga fungsi pengawasannya tidak mudah.

“Alhamdulillah, pada level pengawasan semua tahapan terkawal, bahkan beberapa metode menjadi contoh yang dipakai oleh Bawaslu lain. Begitu juga kerawanan rekap, kita diapresiasi seluruh partai karena berhasil memainkan peran dalam membangun proses transparan, quick respon complain melalui sidang administrasi cepat. Pada sisi penanganan, kita punya 940 kasus selama tahapan pemilu, ditambah 2 kasus berkaitan dengan PSU Kab. Bekasi. Jawa Barat telah ada vonis di Cianjur dan Indramayu atas penyelengan kewenangan penyelenggaraan pemilu,” lanjut Abdullah.

Secara umum, capaian kinerja Bawaslu Jabar adalah terkawalnya seluruh tahapan, berjalannya Bawaslu dalam penindakan dan kuasi peradilan, lahirnya pemilu yang jujur dan adil, dan Bawaslu bekerja sebagai lembaga peradilan pemilu. Begitu juga pada permohonan di MK, di Jawa Barat hanya ada 1 permohonan yang terkabul dari sekian banyak permohonan yang menandakan bahwa permasalahan sengketa pemilu sudah diselesaikan Bawaslu.

Namun, hingga saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki problem serius. Paling tidak, 4 problem yang harus segera diantisipasi adalah sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik, Bawaslu belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional, norma Undang Undang pemilukada yang bermasalah, dan aspek kepastian penegakkan dan kualitas pemilu tercapai maksimal. Karenanya, maka ketua Bawaslu Prov. Jabar merekomendasikan adanya penguatan kelembagaan, penguatan Instrumen dalam menjalankan 4 fungsi bawaslu, dan revisi Norma UU.

 “Saya kira itu sebagai pemantik dalam melihat dan merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Alhamdillah, pemilu di Indonesia yang serentak ini berjalan dengan demokratis, dengan beberapa catatan. PR besar bawaslu adalah mendesak pemerintah terkait norma hukum pilkada yang masih memiliki kelemahan, baik payung hukum maupun teknis yang lain,” pungkas Abdullah.(Humas/Iz)

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

BUKA RAKOR EVALUASI TAHAPAN PEMILU 2019, KETUA BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 HAL

Administrator | Kamis, 12 September 2019 - 23:29:50 WIB
BUKA RAKOR EVALUASI TAHAPAN PEMILU 2019, KETUA BAWASLU JABAR REKOMENDASIKAN 3 HAL

Bandung (12/9)—Bawaslu Jawa Barat menggelar rapat koordinasi evaluasi tahapan pemlu 2019 di Hotel Grand Sahid Sun Shine, Kab. Bandung, dihadiri oleh pimpinan dan staff Bawaslu Jabar, 126 komisioner dan 27 korsek Bawaslu kabupaten/ kota se-Jawa Barat. Acara tersebut dibuka oleh Abdullah, Ketua Bawaslu Jawa Barat pada pukul 15.14 wib.

Menurut Abdullah, rakor evaluasi tahapan pemilu merupakan forum evaluasi bersama komisioner dan korsek sebagai refleksi capaian Bawaslu dalam mengawasi pemilu. “Forum refleksi ini menjadi penting bagi kita, apakah pemilu 2019 dianggap sebagai pemilu yang demokratis dan tugas Bawaslu mengarah pada capaian indikator yang demokratis, atau justeru menjauh,” papar Abdullah.

Masih menurut ketua Bawaslu Jabar, pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi 8 indikator, yakni di dalamnya mengandung kepastian hukum, menciptakan kesetaraan antar warga negara, persaingan yang bebas dan adil, adanya partisipasi pemilih dalam pemilu demokratis, prinsip pemilu berintegritas, keadilan pemilu, prinsip pemilu tanpa kekerasan, dan penyelenggara pemilunya mandiri, kompeten, berintegritas, efisien dan memiliki kepemimpinan yang efektif.

Sebagai bagan refleksi, mantan pengurus Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menjelaskan 3 bentuk refleksi, yakni capaian, kendala, dan rekomendasi. Pada sisi capaian, Bawaslu Jawa Barat telah berhasil mengawasi pemilu yang tidak ringan karena di Jabar terdapat capres 2 paslon, 16 parpol. 1.586 caleg, 50 anggota dpd, dan 27 kabupaten/ kota. Pada sisi wilayah, Jawa Barat merupakan wilayah dapil terbesar dengan 11 kursi DPR (91 kursi dari 57 kursi nasional) sehingga menjadi arena konsolidasi kekuatan politik nasional, 120 kursi dari 15 dapil DPRD provinsi, sehingga fungsi pengawasannya tidak mudah.

“Alhamdulillah, pada level pengawasan semua tahapan terkawal, bahkan beberapa metode menjadi contoh yang dipakai oleh Bawaslu lain. Begitu juga kerawanan rekap, kita diapresiasi seluruh partai karena berhasil memainkan peran dalam membangun proses transparan, quick respon complain melalui sidang administrasi cepat. Pada sisi penanganan, kita punya 940 kasus selama tahapan pemilu, ditambah 2 kasus berkaitan dengan PSU Kab. Bekasi. Jawa Barat telah ada vonis di Cianjur dan Indramayu atas penyelengan kewenangan penyelenggaraan pemilu,” lanjut Abdullah.

Secara umum, capaian kinerja Bawaslu Jabar adalah terkawalnya seluruh tahapan, berjalannya Bawaslu dalam penindakan dan kuasi peradilan, lahirnya pemilu yang jujur dan adil, dan Bawaslu bekerja sebagai lembaga peradilan pemilu. Begitu juga pada permohonan di MK, di Jawa Barat hanya ada 1 permohonan yang terkabul dari sekian banyak permohonan yang menandakan bahwa permasalahan sengketa pemilu sudah diselesaikan Bawaslu.

Namun, hingga saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki problem serius. Paling tidak, 4 problem yang harus segera diantisipasi adalah sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik, Bawaslu belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional, norma Undang Undang pemilukada yang bermasalah, dan aspek kepastian penegakkan dan kualitas pemilu tercapai maksimal. Karenanya, maka ketua Bawaslu Prov. Jabar merekomendasikan adanya penguatan kelembagaan, penguatan Instrumen dalam menjalankan 4 fungsi bawaslu, dan revisi Norma UU.

 “Saya kira itu sebagai pemantik dalam melihat dan merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Alhamdillah, pemilu di Indonesia yang serentak ini berjalan dengan demokratis, dengan beberapa catatan. PR besar bawaslu adalah mendesak pemerintah terkait norma hukum pilkada yang masih memiliki kelemahan, baik payung hukum maupun teknis yang lain,” pungkas Abdullah.(Humas/Iz)