CATATAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BAWASLU JABAR PADA PEMILU TAHUN 2019

CATATAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BAWASLU JABAR PADA PEMILU TAHUN 2019

Administrator | Senin, 15 April 2019 - 18:44:39 WIB
CATATAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BAWASLU JABAR PADA PEMILU TAHUN 2019

Tahapan Pemilu Tahun 2019 sampai saat ini sudah memasuki tahapan hari ke-2 Masa Tenang, bahwa dalam tahapan pemuktahiran data sampai dengan berakhirnya masa kampanye, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengawasan aktif dan melekat terhadap prosesnya, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta jajaran bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan proses penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 telah usai, dapat disampaikan bahwa jumlah temuan dan laporan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebanyak 636 dugaan pelanggaran yang antara lain 520 Temuan dan 116 Laporan pelanggaran Pemilihan Umum, dibandingankan dengan jumlah laporan pelanggaran, temuan dugaan pelanggaran Pemilu lebih tinggi.

Berdasarkan laporan dan temuan yang diregistrasi oleh Pengawas Pemilu di Jawa Barat, dugaan pelanggaran terbanyak ialah pelanggaran  administratif  Pemilu yakni sejumlah 412 kasus, sedangkan pidana Pemilu terdiri dari 80 kasus, kode etik 14 kasus, pelanggaran hukum lainnya 22 kasus dan 56 kasus bukan pelanggaran Pemilu.

Hasil tindaklanjut atas penanganan pelanggaran Pidana Pemilu terdapat 5 (lima) putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap masing-masing terdapat di Kabupaten Cianjur dan Kab. Indramayu terkait money politik, terhadap kasus tersebut kedua Caleg yang terbukti melakukan money politik telah dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya, diwilayah serupa di Kabupaten Cianjur terdapat 2 (dua) putusan mengenai pengrusakan Alat Peraga Kampanye, sedangkan satu putusan mengenai adanya keterlibatan Kepala Desa yang melakukan tindakan mnguntungkan salah satu Caleg terdapat di Kabupaten Bandung.(bly)

Pada hari ke-2 Masa Tenang terdapat 3 (tiga) kasus dugaan money politik masing-masing terdapat di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, secara singkat dapat disampaikan Bawaslu Kota Bandung beserta jajaran sedang memproses temuan adanya dugaan money politik yakni pembagian sabun beserta contoh surat suara, sedangkan kasus money politik di Kabupaten Ciamis mengenai adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT ) yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Ciamis, yakni pada saat dilaksanakannya patroli pengawasan masa tenang terdapat informasi awal adanya dugaan pembagian amplop berisi uang sejumlah Rp. 25.000,- beserta kartu nama dengan bentuk contoh surat suara. Sama halnya di Kabupaten Pangandaran terdapat  pembagian amplop berisi uang dengan nominal Rp. 100.000,-.

Selanjutnya, dari keseluruhan proses penindakan pelanggaran yang telah dilakukan kami menghimbau agar seluruh peserta Pemilu dapat mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengingat sanksi yang diberikan cukup berat yakni sampai dengan pembatalan sebagai peserta Pemilu.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

CATATAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BAWASLU JABAR PADA PEMILU TAHUN 2019

Administrator | Senin, 15 April 2019 - 18:44:39 WIB
CATATAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BAWASLU JABAR PADA PEMILU TAHUN 2019

Tahapan Pemilu Tahun 2019 sampai saat ini sudah memasuki tahapan hari ke-2 Masa Tenang, bahwa dalam tahapan pemuktahiran data sampai dengan berakhirnya masa kampanye, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengawasan aktif dan melekat terhadap prosesnya, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta jajaran bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan proses penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 telah usai, dapat disampaikan bahwa jumlah temuan dan laporan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebanyak 636 dugaan pelanggaran yang antara lain 520 Temuan dan 116 Laporan pelanggaran Pemilihan Umum, dibandingankan dengan jumlah laporan pelanggaran, temuan dugaan pelanggaran Pemilu lebih tinggi.

Berdasarkan laporan dan temuan yang diregistrasi oleh Pengawas Pemilu di Jawa Barat, dugaan pelanggaran terbanyak ialah pelanggaran  administratif  Pemilu yakni sejumlah 412 kasus, sedangkan pidana Pemilu terdiri dari 80 kasus, kode etik 14 kasus, pelanggaran hukum lainnya 22 kasus dan 56 kasus bukan pelanggaran Pemilu.

Hasil tindaklanjut atas penanganan pelanggaran Pidana Pemilu terdapat 5 (lima) putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap masing-masing terdapat di Kabupaten Cianjur dan Kab. Indramayu terkait money politik, terhadap kasus tersebut kedua Caleg yang terbukti melakukan money politik telah dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya, diwilayah serupa di Kabupaten Cianjur terdapat 2 (dua) putusan mengenai pengrusakan Alat Peraga Kampanye, sedangkan satu putusan mengenai adanya keterlibatan Kepala Desa yang melakukan tindakan mnguntungkan salah satu Caleg terdapat di Kabupaten Bandung.(bly)

Pada hari ke-2 Masa Tenang terdapat 3 (tiga) kasus dugaan money politik masing-masing terdapat di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, secara singkat dapat disampaikan Bawaslu Kota Bandung beserta jajaran sedang memproses temuan adanya dugaan money politik yakni pembagian sabun beserta contoh surat suara, sedangkan kasus money politik di Kabupaten Ciamis mengenai adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT ) yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Ciamis, yakni pada saat dilaksanakannya patroli pengawasan masa tenang terdapat informasi awal adanya dugaan pembagian amplop berisi uang sejumlah Rp. 25.000,- beserta kartu nama dengan bentuk contoh surat suara. Sama halnya di Kabupaten Pangandaran terdapat  pembagian amplop berisi uang dengan nominal Rp. 100.000,-.

Selanjutnya, dari keseluruhan proses penindakan pelanggaran yang telah dilakukan kami menghimbau agar seluruh peserta Pemilu dapat mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengingat sanksi yang diberikan cukup berat yakni sampai dengan pembatalan sebagai peserta Pemilu.