DKPP Gelar Sidang Pelanggaraan Kode Etik Pemilu di Jawa Barat

DKPP Gelar Sidang Pelanggaraan Kode Etik Pemilu di Jawa Barat

Administrator | Rabu, 07 Mei 2014 - 23:34:50 WIB
DKPP Gelar Sidang Pelanggaraan Kode Etik Pemilu di Jawa Barat

BAWASLU JABAR - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran KPU Kabupaten Cianjur dan KPU Kabupaten Bandung Barat. Sidang DKPP digelar di Aula Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/5/2014).

Perkara sidang pemeriksaan dengan teradu dua KPU Kabupaten/Kota tersebut, bermula dari adanya laporan dari Caleg dan Timses para Caleg antara lain Caleg Provinsi Dapil Jabar 3, dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, laporan juga disampaikan oleh Caleg DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 5 Cianjur, dari Partai Hanura dan PPP, kemudian menyusul laporan dari Caleg DPR RI Dapil 3 Jabar, dari Partai Hanura.

Sidang pemeriksaan pertama kasus Kab. Cianjur di mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam laporannya, mereka mengadukan jajaran komisioner KPU Kabupaten Cianjur masing-masing U Awaludin, Anggi Sofia, Hilman Isnaeni, Iwan Kurnniawan, dan Kusnadi. Selain itu, yang diadukan juga adalah jajaran Panitia Pemungutan Kecamatan, diantaranya PPK  Cianjur, PPK leles, PPK Cidaun, PPK Cugenang, dan PPK Cipanas, mereka dihadirkan terkait dugaan perubahan suara Caleg yang dilakukan secara massif dan terstruktur.

Menurut para pelapor  perbedaan hasil suara sangat signifikan  dan dilakukan cukup sistematis pada semua tingkatan, tejadi perubahan hasil suarah dari model C1 ke model D1, dari model D1 ke model DA, menurut mereka perubahan tersebut hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU dan PPK. Selain itu KPU Cianjur sangat tertutup dalam melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi sehingga menyulitkan para Saksi untuk mendapatkan akses informasi dan menyampaikan keberatan kepada KPU terkait perolehan suara yang terjadi penggelembungan.

Kuasa Hukum Jhony Rolindrawan dalam tuntutanya menyampaikan bahwa penyelenggara Pemilu dalam hal ini teradu jajaran KPU Kabupaten Cianjur telah mencederai nilai demokrasi.

 “KPU Cianjur telah dengan sengaja melakukan kecurangan dalam proses pemilu yang mencederai nilai demokrasi  dan mencoreng nama baik penyelenggra pemilu, kami menuntut agar KPU Cianjur, dan PPK yang terlibat dipecat secara tidak hormat dan  dilarang menjadi penyelenggara Pemilu selama 30 tahun ke depan” ujarnya.

Sidang pemeriksaan oleh DKPP ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi.

Sementara untuk kasus di KBB digelar pukul 14.00 WIB, pihak yang dilaporkan adalah jajaran komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat, masing-masing Iing Nurdinn, Ai Wildani, dan Beben Faturohman. Adapun pihak yang melaporkan adalah caleg-caleg yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pemilu Jujur dan Adil. Forum itu mengadukan dugaan pelanggarann yaitu saat rekapitulasi ulang tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Bandung Barat. Pihak teradu juga mengabaikan berbagai keberatan yang disampaikan para saksi. (Bronk)

 

GALERI FOTO

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

DKPP Gelar Sidang Pelanggaraan Kode Etik Pemilu di Jawa Barat

Administrator | Rabu, 07 Mei 2014 - 23:34:50 WIB
DKPP Gelar Sidang Pelanggaraan Kode Etik Pemilu di Jawa Barat

BAWASLU JABAR - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran KPU Kabupaten Cianjur dan KPU Kabupaten Bandung Barat. Sidang DKPP digelar di Aula Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/5/2014).

Perkara sidang pemeriksaan dengan teradu dua KPU Kabupaten/Kota tersebut, bermula dari adanya laporan dari Caleg dan Timses para Caleg antara lain Caleg Provinsi Dapil Jabar 3, dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, laporan juga disampaikan oleh Caleg DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 5 Cianjur, dari Partai Hanura dan PPP, kemudian menyusul laporan dari Caleg DPR RI Dapil 3 Jabar, dari Partai Hanura.

Sidang pemeriksaan pertama kasus Kab. Cianjur di mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam laporannya, mereka mengadukan jajaran komisioner KPU Kabupaten Cianjur masing-masing U Awaludin, Anggi Sofia, Hilman Isnaeni, Iwan Kurnniawan, dan Kusnadi. Selain itu, yang diadukan juga adalah jajaran Panitia Pemungutan Kecamatan, diantaranya PPK  Cianjur, PPK leles, PPK Cidaun, PPK Cugenang, dan PPK Cipanas, mereka dihadirkan terkait dugaan perubahan suara Caleg yang dilakukan secara massif dan terstruktur.

Menurut para pelapor  perbedaan hasil suara sangat signifikan  dan dilakukan cukup sistematis pada semua tingkatan, tejadi perubahan hasil suarah dari model C1 ke model D1, dari model D1 ke model DA, menurut mereka perubahan tersebut hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU dan PPK. Selain itu KPU Cianjur sangat tertutup dalam melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi sehingga menyulitkan para Saksi untuk mendapatkan akses informasi dan menyampaikan keberatan kepada KPU terkait perolehan suara yang terjadi penggelembungan.

Kuasa Hukum Jhony Rolindrawan dalam tuntutanya menyampaikan bahwa penyelenggara Pemilu dalam hal ini teradu jajaran KPU Kabupaten Cianjur telah mencederai nilai demokrasi.

 “KPU Cianjur telah dengan sengaja melakukan kecurangan dalam proses pemilu yang mencederai nilai demokrasi  dan mencoreng nama baik penyelenggra pemilu, kami menuntut agar KPU Cianjur, dan PPK yang terlibat dipecat secara tidak hormat dan  dilarang menjadi penyelenggara Pemilu selama 30 tahun ke depan” ujarnya.

Sidang pemeriksaan oleh DKPP ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi.

Sementara untuk kasus di KBB digelar pukul 14.00 WIB, pihak yang dilaporkan adalah jajaran komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat, masing-masing Iing Nurdinn, Ai Wildani, dan Beben Faturohman. Adapun pihak yang melaporkan adalah caleg-caleg yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pemilu Jujur dan Adil. Forum itu mengadukan dugaan pelanggarann yaitu saat rekapitulasi ulang tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Bandung Barat. Pihak teradu juga mengabaikan berbagai keberatan yang disampaikan para saksi. (Bronk)

 

GALERI FOTO