KETUA BAWASLU JABAR USULKAN DANA HIBAH PILKADA JANGAN DIBEBANKAN DI APBD

KETUA BAWASLU JABAR USULKAN DANA HIBAH PILKADA JANGAN DIBEBANKAN DI APBD

Administrator | Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:40:37 WIB
KETUA BAWASLU JABAR USULKAN DANA HIBAH PILKADA JANGAN DIBEBANKAN DI APBD

Bandung (18/10)—Menghadapi tahapan pilkada serentak yang akan dimulai 1 Oktober, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Rekening Penempatan Dana Hibah dan Penyusunan serta Review RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga) Dana Hibah yang  bertempat di GH. Universal Hotel - Kota Bandung pada tanggal 18 s.d 19 Oktober 2019. Abdullah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengapresiasi Bawaslu 8 (delapan)  kabupaten/ kota yang akan melaksanakan pilkada karena semuanya telah menandatangani dana hibah. Menurutnya, ini harus diapresiasi karena sampai saat ini masih ada Kabupaten/kota di Provinsi lain yang belum menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Dana Hibah).

“Kami memang Pimpinan dan Pak Kasek konsen khusus soal dan ahibah, bahkan temen-temen di kabupaten/kota tahu sendiri, dari awal pendampingan perencanaannya, melakukan lobi-lobi dan komunikasi ke kepala daerah di 8 Kabupaten/kota. Untuk mengawal bagaimana itu dapat tepat waktu dalam tanda tangan dana hibahnya (NPHD),” papar Abdullah. Dalam pembahasannya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan pengawalan ketat karena ingin memastikan support logistic terhap pelaksanaan pilkada benar-benar terpenuhi meskipun ada yang realisasi anggarannya ada yang hanya 70, 80 atau 50 % dari ajuan ke Pemda.

Meskipun demikian, pihaknya mengusulkan kepada Pimpinan dan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI  agar ke depan dana hibah dengan konsep pilkada serentak jangan lagi dibebankan di APBD , namun satu pintu lewat APBN. Pertama, lobby komunikasi politik ke Pemda dalam memutuskan besaran support logistik Pilkada dipandang kurang sehat. Apalagi terdapat beberapa Kepala Daerah yang disinyalir akan maju lagi, maka dana hibah ini berpotensi digunakan sebagai modal politik kemenangan. Kedua, skema anggaran menjadi panjang karena dana dari pemerintah pusat ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian dialokasikan untuk kebutuhan Bawaslu. Lebih mengkhawatirkan lagi jika kepala daerahnya tidak memiliki political will untuk mendukung Bawaslu, secara teknis misalnya dana hibah dipandang lebih baik didistribusikan ke ormas-ormas yang terafiliasi karena jelas kontribusinya, ketimbang memberikan ke Bawaslu yang artinya sama saja memberikan daging ke macan.

Beberapa keuntungan atas sistem keuangan satu pintu tersebut adalahmencegah proses politik anggaran yang tidak sehat di tingkat daerah, terjadi keseragaman standar penganggaran antar kabupaten/kota, dan pengalaman best practice melalui APBN pada Pileg dan Pilpres, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota tidak disibukkan dengan soal komunikasi politik anggaran. Adapuan aterkait dana hibah yang sudah diterima dan dicatat dan sudah di-NPHD di 8 kabupaten/ kota, maka Bawaslu menekankan  3 prinsip tata kelola anggaran. Pertama, disiplin kerangka aturan. Kedua, disiplin tata administrasinya. Ketiga, prinsip efisiensi anggaran.
 
“Pesan saya jika sudah ada dana hibah mungkin perlu juga dilakukan pembahasan di internal, lampiran dokumen dana hibah itu dibuka dibahas bersama, disisir lagi mana hal-hal yang sudah tercover dan mana yang belum sehingga bisa dimaksimalkan dalam menjaga keseimbangan dukungan anggaran sesuai tupoksi kita,” pungkas mantan fungsionaris ICW tersebut.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

KETUA BAWASLU JABAR USULKAN DANA HIBAH PILKADA JANGAN DIBEBANKAN DI APBD

Administrator | Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:40:37 WIB
KETUA BAWASLU JABAR USULKAN DANA HIBAH PILKADA JANGAN DIBEBANKAN DI APBD

Bandung (18/10)—Menghadapi tahapan pilkada serentak yang akan dimulai 1 Oktober, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Rekening Penempatan Dana Hibah dan Penyusunan serta Review RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga) Dana Hibah yang  bertempat di GH. Universal Hotel - Kota Bandung pada tanggal 18 s.d 19 Oktober 2019. Abdullah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengapresiasi Bawaslu 8 (delapan)  kabupaten/ kota yang akan melaksanakan pilkada karena semuanya telah menandatangani dana hibah. Menurutnya, ini harus diapresiasi karena sampai saat ini masih ada Kabupaten/kota di Provinsi lain yang belum menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Dana Hibah).

“Kami memang Pimpinan dan Pak Kasek konsen khusus soal dan ahibah, bahkan temen-temen di kabupaten/kota tahu sendiri, dari awal pendampingan perencanaannya, melakukan lobi-lobi dan komunikasi ke kepala daerah di 8 Kabupaten/kota. Untuk mengawal bagaimana itu dapat tepat waktu dalam tanda tangan dana hibahnya (NPHD),” papar Abdullah. Dalam pembahasannya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan pengawalan ketat karena ingin memastikan support logistic terhap pelaksanaan pilkada benar-benar terpenuhi meskipun ada yang realisasi anggarannya ada yang hanya 70, 80 atau 50 % dari ajuan ke Pemda.

Meskipun demikian, pihaknya mengusulkan kepada Pimpinan dan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI  agar ke depan dana hibah dengan konsep pilkada serentak jangan lagi dibebankan di APBD , namun satu pintu lewat APBN. Pertama, lobby komunikasi politik ke Pemda dalam memutuskan besaran support logistik Pilkada dipandang kurang sehat. Apalagi terdapat beberapa Kepala Daerah yang disinyalir akan maju lagi, maka dana hibah ini berpotensi digunakan sebagai modal politik kemenangan. Kedua, skema anggaran menjadi panjang karena dana dari pemerintah pusat ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian dialokasikan untuk kebutuhan Bawaslu. Lebih mengkhawatirkan lagi jika kepala daerahnya tidak memiliki political will untuk mendukung Bawaslu, secara teknis misalnya dana hibah dipandang lebih baik didistribusikan ke ormas-ormas yang terafiliasi karena jelas kontribusinya, ketimbang memberikan ke Bawaslu yang artinya sama saja memberikan daging ke macan.

Beberapa keuntungan atas sistem keuangan satu pintu tersebut adalahmencegah proses politik anggaran yang tidak sehat di tingkat daerah, terjadi keseragaman standar penganggaran antar kabupaten/kota, dan pengalaman best practice melalui APBN pada Pileg dan Pilpres, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota tidak disibukkan dengan soal komunikasi politik anggaran. Adapuan aterkait dana hibah yang sudah diterima dan dicatat dan sudah di-NPHD di 8 kabupaten/ kota, maka Bawaslu menekankan  3 prinsip tata kelola anggaran. Pertama, disiplin kerangka aturan. Kedua, disiplin tata administrasinya. Ketiga, prinsip efisiensi anggaran.
 
“Pesan saya jika sudah ada dana hibah mungkin perlu juga dilakukan pembahasan di internal, lampiran dokumen dana hibah itu dibuka dibahas bersama, disisir lagi mana hal-hal yang sudah tercover dan mana yang belum sehingga bisa dimaksimalkan dalam menjaga keseimbangan dukungan anggaran sesuai tupoksi kita,” pungkas mantan fungsionaris ICW tersebut.