KPU KABUPATEN CIREBON DINYATAKAN BERSALAH TERKAIT REKOMENDASI PSU

KPU KABUPATEN CIREBON DINYATAKAN BERSALAH TERKAIT REKOMENDASI PSU

Administrator | Jumat, 24 Mei 2019 - 14:40:43 WIB
KPU KABUPATEN CIREBON DINYATAKAN BERSALAH TERKAIT REKOMENDASI PSU

Bandung (23/05/2019) ----- Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan KPU Kab. Cirebon terbukti bersalah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait penolakan PSU yang direkomendasikan Bawaslu Kab. Cirebon. Keputusan tersebut dibacakan pada sidang pembacaan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sekaligus merupakan respon atas maraknya penolakan PSU yang dilakukan KPU di 9 kabupaten/ kota di Jawa Barat. Putusan ini adalah  putusan perdana yang dibacakan dalam persidangan pelanggaran administratif pemilu dan terbuka untuk umum. 

Berdasarkan laporan administratif pemilu dengan nomor 05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019, pelapor terdiri dari ketua dan anggota Bawaslu Kab. Cirebon dan terlapor terdiri ketua dan anggota KPU Kab. Cirebon dengan dugaan melanggar ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi suara ulang Jo. PKPU 3 tahun 2019 Jo. PKPU 9 tahun 2019 pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu, yakni pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi suara ulang dilakukan jika terdapat pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Secara kronologis, pada 24 April 2019, Bawaslu Kab. Cirebon memberikan surat rekomendasi PSU dengan nomor 197/JB.07/IV/2019 karena adanya 30 orang pemilih yang tidak berhak memilih di 5 TPS di Kec. Sumber, Kec. Kedawung, Kec. Talun, Kec. Gempol, dan Kec. Kaliwedi. Menanggapi rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 April 2019 KPU Kab. Cirebon melayangkan surat dengan nomor 271/PL.01.7/3209/KPU-Kab/IV/2019  dengan pokok surat KPU memandang tidak diperlukan PSU. Atas fakta di atas, Bawaslu Kab Cirebon melaporkan dugaan pelanggaran administratif ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Mei 2019. 

Pada sidang pertama tanggal 20 Mei 2019 dengan agenda sidang pembacaan laporan dan jawaban terlapor, pembuktian dan keterangan para saksi, pelapor menyimpulkan menyatakan KPU melakukan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara, memerintahkan KPU Kab. Cirebon untuk melakukan PSU dan menunda penggabungan rekap suara di 5 TPS di 5 kecamatan selama belum dilaksanakan PSU. 

Atas dasar fakta fakta persidangan, majelis sidang yang terdiri dari Ketua dan anggota majelis; Sutarno, Yulianto, Abdullah, HM. Wasikin, Lolly Suhenty, Zaki Hilmi dan H. Yusuf Kurnia,  memutuskan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dan memberikan peringatan tertulis kepada terlapor. Adapun untuk 8 perkara lain diagendakan untuk dibacakan putusan pada hari ini dan pekan depan.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

KPU KABUPATEN CIREBON DINYATAKAN BERSALAH TERKAIT REKOMENDASI PSU

Administrator | Jumat, 24 Mei 2019 - 14:40:43 WIB
KPU KABUPATEN CIREBON DINYATAKAN BERSALAH TERKAIT REKOMENDASI PSU

Bandung (23/05/2019) ----- Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan KPU Kab. Cirebon terbukti bersalah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait penolakan PSU yang direkomendasikan Bawaslu Kab. Cirebon. Keputusan tersebut dibacakan pada sidang pembacaan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sekaligus merupakan respon atas maraknya penolakan PSU yang dilakukan KPU di 9 kabupaten/ kota di Jawa Barat. Putusan ini adalah  putusan perdana yang dibacakan dalam persidangan pelanggaran administratif pemilu dan terbuka untuk umum. 

Berdasarkan laporan administratif pemilu dengan nomor 05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019, pelapor terdiri dari ketua dan anggota Bawaslu Kab. Cirebon dan terlapor terdiri ketua dan anggota KPU Kab. Cirebon dengan dugaan melanggar ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi suara ulang Jo. PKPU 3 tahun 2019 Jo. PKPU 9 tahun 2019 pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu, yakni pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi suara ulang dilakukan jika terdapat pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Secara kronologis, pada 24 April 2019, Bawaslu Kab. Cirebon memberikan surat rekomendasi PSU dengan nomor 197/JB.07/IV/2019 karena adanya 30 orang pemilih yang tidak berhak memilih di 5 TPS di Kec. Sumber, Kec. Kedawung, Kec. Talun, Kec. Gempol, dan Kec. Kaliwedi. Menanggapi rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 April 2019 KPU Kab. Cirebon melayangkan surat dengan nomor 271/PL.01.7/3209/KPU-Kab/IV/2019  dengan pokok surat KPU memandang tidak diperlukan PSU. Atas fakta di atas, Bawaslu Kab Cirebon melaporkan dugaan pelanggaran administratif ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Mei 2019. 

Pada sidang pertama tanggal 20 Mei 2019 dengan agenda sidang pembacaan laporan dan jawaban terlapor, pembuktian dan keterangan para saksi, pelapor menyimpulkan menyatakan KPU melakukan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara, memerintahkan KPU Kab. Cirebon untuk melakukan PSU dan menunda penggabungan rekap suara di 5 TPS di 5 kecamatan selama belum dilaksanakan PSU. 

Atas dasar fakta fakta persidangan, majelis sidang yang terdiri dari Ketua dan anggota majelis; Sutarno, Yulianto, Abdullah, HM. Wasikin, Lolly Suhenty, Zaki Hilmi dan H. Yusuf Kurnia,  memutuskan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dan memberikan peringatan tertulis kepada terlapor. Adapun untuk 8 perkara lain diagendakan untuk dibacakan putusan pada hari ini dan pekan depan.