Mahalnya Biaya Politik ditengah Resesi Ekonomi

Mahalnya Biaya Politik ditengah Resesi Ekonomi

Administrator | Selasa, 10 November 2020 - 13:09:58 WIB
Mahalnya Biaya Politik ditengah Resesi Ekonomi

Diskusi Awasi Yuk! Serial Hukum : Penegakkan Pelanggaran Dana Kampanye, Biaya Politik Tinggi dan Politik Transaksional. (Foto:Humas Bawaslu Jabar)

Bandung (10/11) – Pemilihan serentak dimasa pandemi saat ini menjadi dilema bagi pemilih dan pasangan calon. Ditengah resesi ekonomi yang membelit Indonesia, memberikan peluang  potensi politik uang dan transaksional semakin besar. Hal ini yang mendasari Bawaslu menggelar acara Diskusi Awasi Yuk! Serial Hukum : Penegakkan Pelanggaran Dana Kampanye, Biaya Politik Tinggi dan Politik Transaksional yang dilangsungkan secara daring melalui zoom dan live streaming di kanal youtube Bawaslu Jabar pada Senin (9/11).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan sambutan arahannya sebelum sesi diskusi dimulai. Beliau menyampaikan bahwa Pengawasan bawaslu dalam aspek kepatuhan  meliputi potensi manipulasi dari sisi penerimaan dan pengeluaran dan ketepatan waktu pelaporan. Aspek kepatuhan dalam fokus di Bawaslu menjadi peran penting dalam peserta pemilu karena dana kampanye bukan hanya pelengkap administratif tetapi syarat kontestan pemillihan kepala daerah dalam kepatuhan penyerahan dana kampanye. “Saya kira pengawasan kami pengalaman di pemilu yg lalu banyak persoalan dari perspektif regulasi, implementasi dan penegakan hukum. Misal di isu pengaturan dana kampanye jika dikomparasi antara pengaturan dana kampanye di UU Pileg 7/2017 ada hal yang belum sinkron misal subyek pengaturan dalam UU Pemilu yang menjadi subyek pengaturan peserta pemilu itu ada partai politik namun jika sistem proporsional terbuka maka ruang penerimaan pengeluaran dana kampanye bukan hanya partai politik tapi juga bisa peserta pemilu.”pungkasnya.

Sesi diskusi dilanjutkan oleh Dr. Wawan Sobari, akademisi dari FISIP Universitas Brawijaya Malang. Beliau memberikan pemaparan tentang bagaimana politik transaksional yang terjadi di Indonesia. Politik transaksional itu peluangnya lebih besar dilakukan calon petahana. Petahana dalam pilkada paling memungkinkan melakukan politik transaksional. Politik transaksional dapat dilakukan calon di dalam pilkada atau calon di dalam pileg. Menurut Dr.wawan sebanyak 87,4 persen diikuti paslon petahana pada pilkada serentak 2020. Resikonya pada netralitas ASN yang tidak netral, self interest sangat tinggi, konflik kepentingan tinggi dan berikutnya potensi politik kepentingan. Jika potensi politik transaksional lebih banyak atau istilahnya politik timbal balik. “Timbal balik politik yaitu untuk suara. Di Australia itu ada praktek politik transaksional tidak bersifat individual dan bersifat komunal. Dia menjanjikan ketika sudah terpilih bukan diawal, ini menjadi legitimasi politik.”ungkapnya. 

Kemudian Fadli Ramadhanil dari Perludem menyampaikan tiga hal krusial dalam dana kampanye yaitu kandidat itu sendiri menggunakan , mengelola dan mengeluarkan dana kampanye dan melaporkan dana kampanye. Kedua Orang yang memberikan sumbangan wajib untuk dicatatkan. Karena ada hal-hal yang tidak dilepaskan akan punya keterkaitan yang sangat kuat  apabila nanti dia sudah memegang kekuasaan. Ketiga yaitu aspek Negara. Negara memberikan peran yang signifikan, memberikan sumbangan alokasi tata kelola keuangan parpol dan memberikan bantuan dana kampanye yg digunakan peserta pilkada. “Kewenangan Bawaslu dapat dimanfaatkan. Sebagai analisis dan pembanding terhadap penafsiran dana kampanye riil peserta pilkada. Untuk menguji keabsahan dan kejujuran yg diserahkan peserta. Diperlukan konsolidasi antara Bawaslu, PPATK, OJK, KPK dinilai belum maksimal karena aktornya sangat luas sekali.”pungkasnya.

Tama Langkun dari ICW, menjelaskan tentang Korupsi dan upaya penegakan hukumnya, mahalnya biaya politik sebagai penyebab terjadinya korupsi dan kesimpulan. “Mahalnya biaya politik menjadikan para pelakunya melakukan korupsi. Soal pemetaan ada yg penggelapan dan mark up anggaran. Ini rata-rata terjadi di daerah. Dari angka 169 kasus yg mendominasi dr level tingkat daerah. Korupsi berdasarkan jabatan ada ASN, swasta, kepala desa dan lain sebagainya.”ungkap Bang Tama sapaan akrabnya.

Sebagai penutup diskusi closing statement, H.Yusup Kurnia, Koordinator Divisi Hukum Datin Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan mengapresiasi antusias peserta diskusi dan kehadiran para narasumber yang sudah membagikan ilmunya. “Diskusi kita kali ini membahas keterbatasan regulasi tentang audit keterbatasan waktu, audit investigasi atau hanya audit kepatuhan. sepanjang Bawaslu punya kewenangan, kerja-kerja kita perlu dikuatkan, aktivitas kampanye bisa dipotret dari sejumlah kerja pengawasan.”pungkasnya.(TAN)

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

SIPO

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream