PASCA SEKOLAH KADER, BAWASLU DORONG SEMAKIN BANYAK LEMBAGA INDEPENDEN LAKUKAN PENGAWASAN

PASCA SEKOLAH KADER, BAWASLU DORONG SEMAKIN BANYAK LEMBAGA INDEPENDEN LAKUKAN PENGAWASAN

Administrator | Jumat, 08 November 2019 - 15:42:37 WIB
PASCA SEKOLAH KADER, BAWASLU DORONG SEMAKIN BANYAK LEMBAGA INDEPENDEN LAKUKAN PENGAWASAN

Bandung (8/11)---- Pasca mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendorong alumninya menjadi lembaga yang secara mandiri siap berpartisipasi melakukan pengawasan. Hal itu disampaikan Yulianto, Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar dalam rangka menutup rakor persiapan SKPP kabupaten/ kota di Hotel El Royal, Kota Bandung. 

“Alumni SKPP jangan sampai bercita-citai jajaran struktural Bawaslu, namun harus membentuk komunitas dan berperan sebagai bayang-bayang Bawaslu. jika mereka menjadi penggerak komunitas, mereka bahkan bisa mengkritik Bawaslu, bahkan bisa mengkritik parpol,” tuturnya. 

Karena itu, Bawaslu akan serius menata tindak lanjut SKPP. Yusuf Kurnia, Kordiv. Hukum dan datin, menegaskan bahwa tindak lanjut SKPP adalah jawaban atas perbaikan kepemiluan dan kultur berdemokrasi.

“SKPP ini penting sebagai bagian dari voters education agar semakin banyak pemilih rasional bisa diproduksi. Selain voters education, alumni SKPP bisa kita perankan sebagai lawan tanding dari anak buah kita, yakni Panwascam, PKD, PTPS agar mereka mempunyai sparing partner. Ini bisa kita perankan dalam membantu tugas-tugas pengawasan, terutama tahapan krusial,” ujar Yusuf. 

Senada dengan Kordiv. Hukdatin, Zaki Hilmi, Kordiv. Pengawasan, menjelaskan bahwa Bawaslu perlu terus meningkatkan kualitas SKPP karena pada SKPP sebelumnya yang dilaksanakan di tingkat provinsi masih belum ideal. Ia menjelaskan bahwa idealnya SKPP harus didahului adanya TOT pelatihan fasilitator yang akan mengampu kegiatan di kab/ kota. Maka, Bawaslu akan merancang TOT fasilitator yang bersertifikat, baik nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. 

Dalam menutup paparan, Wasikin Marzuki, Kordiv SDM Bawaslu Jabar, menegaskan bahwa SKPP hanya salah satu bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. 

Di samping SKPP, Bawaslu masih memiliki banyak agenda kreatif, baik menggandeng stake holder/ pemerintah daerah, sosialisasi hasil pengawasan berbasis kebudayaan lokal, Bawaslo Go to school, Gowaslu, dan forum warga, dan kegiatan kreatif lainnya. Semua agenda ini dalam rangka menghadapi perubahan regulasi kepemiluan, jika Bawaslu diarahkan menjadi Lembaga peradilan pemilu, maka masyarakat sudah kuat dalam melakukan pengawasan pemilu, pungkasnya. (iz)

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

PASCA SEKOLAH KADER, BAWASLU DORONG SEMAKIN BANYAK LEMBAGA INDEPENDEN LAKUKAN PENGAWASAN

Administrator | Jumat, 08 November 2019 - 15:42:37 WIB
PASCA SEKOLAH KADER, BAWASLU DORONG SEMAKIN BANYAK LEMBAGA INDEPENDEN LAKUKAN PENGAWASAN

Bandung (8/11)---- Pasca mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendorong alumninya menjadi lembaga yang secara mandiri siap berpartisipasi melakukan pengawasan. Hal itu disampaikan Yulianto, Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar dalam rangka menutup rakor persiapan SKPP kabupaten/ kota di Hotel El Royal, Kota Bandung. 

“Alumni SKPP jangan sampai bercita-citai jajaran struktural Bawaslu, namun harus membentuk komunitas dan berperan sebagai bayang-bayang Bawaslu. jika mereka menjadi penggerak komunitas, mereka bahkan bisa mengkritik Bawaslu, bahkan bisa mengkritik parpol,” tuturnya. 

Karena itu, Bawaslu akan serius menata tindak lanjut SKPP. Yusuf Kurnia, Kordiv. Hukum dan datin, menegaskan bahwa tindak lanjut SKPP adalah jawaban atas perbaikan kepemiluan dan kultur berdemokrasi.

“SKPP ini penting sebagai bagian dari voters education agar semakin banyak pemilih rasional bisa diproduksi. Selain voters education, alumni SKPP bisa kita perankan sebagai lawan tanding dari anak buah kita, yakni Panwascam, PKD, PTPS agar mereka mempunyai sparing partner. Ini bisa kita perankan dalam membantu tugas-tugas pengawasan, terutama tahapan krusial,” ujar Yusuf. 

Senada dengan Kordiv. Hukdatin, Zaki Hilmi, Kordiv. Pengawasan, menjelaskan bahwa Bawaslu perlu terus meningkatkan kualitas SKPP karena pada SKPP sebelumnya yang dilaksanakan di tingkat provinsi masih belum ideal. Ia menjelaskan bahwa idealnya SKPP harus didahului adanya TOT pelatihan fasilitator yang akan mengampu kegiatan di kab/ kota. Maka, Bawaslu akan merancang TOT fasilitator yang bersertifikat, baik nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. 

Dalam menutup paparan, Wasikin Marzuki, Kordiv SDM Bawaslu Jabar, menegaskan bahwa SKPP hanya salah satu bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. 

Di samping SKPP, Bawaslu masih memiliki banyak agenda kreatif, baik menggandeng stake holder/ pemerintah daerah, sosialisasi hasil pengawasan berbasis kebudayaan lokal, Bawaslo Go to school, Gowaslu, dan forum warga, dan kegiatan kreatif lainnya. Semua agenda ini dalam rangka menghadapi perubahan regulasi kepemiluan, jika Bawaslu diarahkan menjadi Lembaga peradilan pemilu, maka masyarakat sudah kuat dalam melakukan pengawasan pemilu, pungkasnya. (iz)