PERLUAS PENGAWASAN, BAWASLU JABAR GELAR SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF

PERLUAS PENGAWASAN, BAWASLU JABAR GELAR SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF

Administrator | Selasa, 24 September 2019 - 11:45:22 WIB
PERLUAS PENGAWASAN, BAWASLU JABAR GELAR SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF

Cianjur (23/9)--- Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar pembukaan sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) di Wisma Kemensos RI, Ciloto, Kab. Cianjur. Pembukaan dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Jabar, Bawaslu kabupaten/ kota, Bappenas, dan dibuka secara simbolik melalui tabuhan alat musik Karinding oleh Bapak Muhammad Afidudin, anggota Bawaslu RI Kordiv. Pengawasan. 

Menurut Abdullah, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, perintisan sekolah kader pengawasan ini memiliki 2 pesan penting. Pertama, spektrum rakyat adalah peran penting dalam pemilu. Kedua, SKPP menjadi ajang konsolidasi dalam menata pemilu partisipatif. 

"Bawaslu hadir sebagai institusi harus menghadirkan visi jujur, adil, dan berintegrtas. Realitasnya, harus kita akui masih ada peserta pemilu yang melakukan keterpilihan bahkan dengan cara yang tidak prosedural seperti politik uang dan Bawaslu tidak berdiri sendiri. Kedua, sekolah kader ini antitesa dari politik transaksional tadi dan kita harus menyusun konsolidasi yang terstruktur, siatematis, dan massif. Kategorinya, masyarakat sadar & berani melaporkan pelanggaran," papar Abdullah dengan semangat. 

Begitu juga Lolly Suhenty, anggota Bawaslu Jabar sekaligus "kepala sekolah" SKPP, sekolah kader yang dilaksanakan sepekan September ini, dirintis dalam memperluas pengawasan dan partisipasi masyarakat.  Harapannya, sekolah kader 
ini bisa menjadi penggerak di komunitas. Pada sisi kepesertaan, Lolly menyampaikan bahwa SKPP ini memperhatikan unsur keragaman, baik affirmasi perwmpuan, difabel, dan minoritas sehingga kesetaraan menjadi point penting.

M. Afifudin, dalam sambutannya mengajak kepada peserta bahwa Bawaslu adalah rumah besar kita. Ini adalah satu kesatuan bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada pengawasan. Aktivitas, mars, dan identitas Bawaslu sejatinya adalah mendekatkan antara masyarakat dengan Bawaslu.

Dalam paparannya, kordiv. pengawasan Bawaslu RI tersebut menjelaskan bahwa entitas pemilu terdiri dari rakyat, penyelenggara, dan peserta pemilu yang semuanya tidak bisa tergantikan. Bersama rakyat awasi pemilu mengandung filosofi tidak mungkin tanpa rakyat kita bsa mengawasi pemilu. Kenapa maknanya keadilan, bukan hukum. Keadilan itu lebih jauh posisinya ketimbang hukum.

 "Dalam konteks Bawaslu, yang kita adili tentu adalah hal yang kelihatan, ada bukti-buktinya. Kita semua menghakimi itu dengan hal-hal yang dohir. Karena kerja-kerja di Bawaslu ini dohir, maka itu bisa dipelajari," pungkas M. Afifudin.

Secara tekhnis, sekolah kader dilaksanakan 7 hari, terdiri dari 3 hari pembelajaran di kelas, 2 hari praktek lapangan, 2 hari presentasi peserta dan rencana tindak lanjut. Materi di kelas terdiri dari pembangunan krakter pengawas, pengawasan pemilu di Indonesia, sistem politik, pemerintahan, dan pemilu di Indonesia, pengorganisasian dan komunikasi massa. Pada praktek di lapangan peserta akan melakukan live in bersama 13 komunitas dan mempelajari potret pengawasan partisipatif, strategi pengorganisasian, kerja jejaring, edukasi masyarakat, dan counter issue krusial seperti hoax dan politik uang. 2 hari terakhir mereka presentasi capaian dan menyusun RTL. Pasca pelatihan, Bawaslu akan mengalokasikan pelatihan lanjutan berupa tingkat menengah dan lanjut. Alumni sekolah kader bisa dilibatkan menjadi duta  Bawaslu dan dilibatkan dalam pengawasan tahapan-tahapan pemilu.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

PERLUAS PENGAWASAN, BAWASLU JABAR GELAR SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF

Administrator | Selasa, 24 September 2019 - 11:45:22 WIB
PERLUAS PENGAWASAN, BAWASLU JABAR GELAR SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF

Cianjur (23/9)--- Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar pembukaan sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) di Wisma Kemensos RI, Ciloto, Kab. Cianjur. Pembukaan dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Jabar, Bawaslu kabupaten/ kota, Bappenas, dan dibuka secara simbolik melalui tabuhan alat musik Karinding oleh Bapak Muhammad Afidudin, anggota Bawaslu RI Kordiv. Pengawasan. 

Menurut Abdullah, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, perintisan sekolah kader pengawasan ini memiliki 2 pesan penting. Pertama, spektrum rakyat adalah peran penting dalam pemilu. Kedua, SKPP menjadi ajang konsolidasi dalam menata pemilu partisipatif. 

"Bawaslu hadir sebagai institusi harus menghadirkan visi jujur, adil, dan berintegrtas. Realitasnya, harus kita akui masih ada peserta pemilu yang melakukan keterpilihan bahkan dengan cara yang tidak prosedural seperti politik uang dan Bawaslu tidak berdiri sendiri. Kedua, sekolah kader ini antitesa dari politik transaksional tadi dan kita harus menyusun konsolidasi yang terstruktur, siatematis, dan massif. Kategorinya, masyarakat sadar & berani melaporkan pelanggaran," papar Abdullah dengan semangat. 

Begitu juga Lolly Suhenty, anggota Bawaslu Jabar sekaligus "kepala sekolah" SKPP, sekolah kader yang dilaksanakan sepekan September ini, dirintis dalam memperluas pengawasan dan partisipasi masyarakat.  Harapannya, sekolah kader 
ini bisa menjadi penggerak di komunitas. Pada sisi kepesertaan, Lolly menyampaikan bahwa SKPP ini memperhatikan unsur keragaman, baik affirmasi perwmpuan, difabel, dan minoritas sehingga kesetaraan menjadi point penting.

M. Afifudin, dalam sambutannya mengajak kepada peserta bahwa Bawaslu adalah rumah besar kita. Ini adalah satu kesatuan bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada pengawasan. Aktivitas, mars, dan identitas Bawaslu sejatinya adalah mendekatkan antara masyarakat dengan Bawaslu.

Dalam paparannya, kordiv. pengawasan Bawaslu RI tersebut menjelaskan bahwa entitas pemilu terdiri dari rakyat, penyelenggara, dan peserta pemilu yang semuanya tidak bisa tergantikan. Bersama rakyat awasi pemilu mengandung filosofi tidak mungkin tanpa rakyat kita bsa mengawasi pemilu. Kenapa maknanya keadilan, bukan hukum. Keadilan itu lebih jauh posisinya ketimbang hukum.

 "Dalam konteks Bawaslu, yang kita adili tentu adalah hal yang kelihatan, ada bukti-buktinya. Kita semua menghakimi itu dengan hal-hal yang dohir. Karena kerja-kerja di Bawaslu ini dohir, maka itu bisa dipelajari," pungkas M. Afifudin.

Secara tekhnis, sekolah kader dilaksanakan 7 hari, terdiri dari 3 hari pembelajaran di kelas, 2 hari praktek lapangan, 2 hari presentasi peserta dan rencana tindak lanjut. Materi di kelas terdiri dari pembangunan krakter pengawas, pengawasan pemilu di Indonesia, sistem politik, pemerintahan, dan pemilu di Indonesia, pengorganisasian dan komunikasi massa. Pada praktek di lapangan peserta akan melakukan live in bersama 13 komunitas dan mempelajari potret pengawasan partisipatif, strategi pengorganisasian, kerja jejaring, edukasi masyarakat, dan counter issue krusial seperti hoax dan politik uang. 2 hari terakhir mereka presentasi capaian dan menyusun RTL. Pasca pelatihan, Bawaslu akan mengalokasikan pelatihan lanjutan berupa tingkat menengah dan lanjut. Alumni sekolah kader bisa dilibatkan menjadi duta  Bawaslu dan dilibatkan dalam pengawasan tahapan-tahapan pemilu.