RAKOR PERSIAPAN PILKADA, KETUA BAWASLU RI : PERTAHANKAN TRUST PUBLIK

RAKOR PERSIAPAN PILKADA, KETUA BAWASLU RI : PERTAHANKAN TRUST PUBLIK

Administrator | Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:30:45 WIB
RAKOR PERSIAPAN PILKADA, KETUA BAWASLU RI : PERTAHANKAN TRUST PUBLIK

Bandung (18/10)—Menghadapi Pilkada serentak, Ketua Bawaslu RI menegaskan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota perlu mempertahankan trust publik. Pernyataan tersebut disampaikan pada sambutan Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Rekening Penempatan Dana Hibah dan Penyusunan serta Review RKAKL Dana Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Oktober 2019. 

“Kami sampaikan apresiasi pada jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta Bawaslu kab./kota hingga PTPS, pemilu 2019 dapat berjalan lancar. Khusunya Jawa Barat, ini satu-satunya DPT tertinggi di Indonesianya dari 34 provinsi, alhamdulillah dengan segala dinamikanya bisa kita selesaikan. Saya kira inilah capaian yang kita lakukan untuk bangsa dan negara dalam mengawal demokrasi 2019,” ungkap Abhan. Atas kinerja baik tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa trust publik harus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya bagi jajaran kabupaten/kota maupun provinsi yang tahun 2020 akan menghadapi pilkada serentak. 

Dalam keterangannya, bagaimana Bawaslu menggunakan keuangan rakyat sebaik-baiknya menjadi point penting karena itu adalah uang rakyat, berasal dari pajak-pajak rakyat, dan dikumpulkan oleh negara untuk membiayai penyelenggraan pilkada. Abhan berharap kesuksesan melakukan pengawasan juga harus diiringi kesukesan dalam  pengelolaan keuangan. Terlebih Bawaslu telah 4 kali berturut-turut mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK. Ini tidak mudah, namun  tanggung jawab kita bersama. 

“Jika kita kita tidak memiliki integritas, maka akan tergiur APBD dan itu akan menyengsarakan dikemudian hari. Misalnya, di kabupaten/kota yang ada incumbent akan mencalonkan kembali, biasanya anggrannya ditingkatkan. Kita jangan terjebak, jika setelah pemungutan suara incumbent kalah, maka akan mencari kesalahan-kesalahan baik KPU maupun Bawasalu. Kuncinya adalah ketaatan pada aturan pengelolaan keuangan,” lanjut mantan ketua Bawaslu Jawa Tengah tersebut. 

Kalau kita sudah taat pengelolaan keuangan , percayalah walapun mau ditembak dimana pun tidak akan bisa. Ini merupakan kompetisi politik , berbagai carapun bisa ditempuh, begitu kalah maka bisa kalap juga.  Tentu yang lain adalah integritas kita dalam melakukan pengawasan ini. Dan kita bisa membuktikan semuanya sesuai dengan aturan,” ungkap Abhan.
Mengatasi regulasi pilkada, Bawaslu diharuskan melakukan terobosan diberbagai hal melalui upaya pencegahan secara massif agar tidak memberatkan dan banyaknya pelanggran yang dilakukan. “Kunci kesuksesan di Pemilu di 2019 adalah Integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggaran Pemilu,” tutup pria yanga pernah berprofesi sebagai advokat tersebut.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

RAKOR PERSIAPAN PILKADA, KETUA BAWASLU RI : PERTAHANKAN TRUST PUBLIK

Administrator | Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:30:45 WIB
RAKOR PERSIAPAN PILKADA, KETUA BAWASLU RI : PERTAHANKAN TRUST PUBLIK

Bandung (18/10)—Menghadapi Pilkada serentak, Ketua Bawaslu RI menegaskan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota perlu mempertahankan trust publik. Pernyataan tersebut disampaikan pada sambutan Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Rekening Penempatan Dana Hibah dan Penyusunan serta Review RKAKL Dana Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Oktober 2019. 

“Kami sampaikan apresiasi pada jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta Bawaslu kab./kota hingga PTPS, pemilu 2019 dapat berjalan lancar. Khusunya Jawa Barat, ini satu-satunya DPT tertinggi di Indonesianya dari 34 provinsi, alhamdulillah dengan segala dinamikanya bisa kita selesaikan. Saya kira inilah capaian yang kita lakukan untuk bangsa dan negara dalam mengawal demokrasi 2019,” ungkap Abhan. Atas kinerja baik tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa trust publik harus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya bagi jajaran kabupaten/kota maupun provinsi yang tahun 2020 akan menghadapi pilkada serentak. 

Dalam keterangannya, bagaimana Bawaslu menggunakan keuangan rakyat sebaik-baiknya menjadi point penting karena itu adalah uang rakyat, berasal dari pajak-pajak rakyat, dan dikumpulkan oleh negara untuk membiayai penyelenggraan pilkada. Abhan berharap kesuksesan melakukan pengawasan juga harus diiringi kesukesan dalam  pengelolaan keuangan. Terlebih Bawaslu telah 4 kali berturut-turut mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK. Ini tidak mudah, namun  tanggung jawab kita bersama. 

“Jika kita kita tidak memiliki integritas, maka akan tergiur APBD dan itu akan menyengsarakan dikemudian hari. Misalnya, di kabupaten/kota yang ada incumbent akan mencalonkan kembali, biasanya anggrannya ditingkatkan. Kita jangan terjebak, jika setelah pemungutan suara incumbent kalah, maka akan mencari kesalahan-kesalahan baik KPU maupun Bawasalu. Kuncinya adalah ketaatan pada aturan pengelolaan keuangan,” lanjut mantan ketua Bawaslu Jawa Tengah tersebut. 

Kalau kita sudah taat pengelolaan keuangan , percayalah walapun mau ditembak dimana pun tidak akan bisa. Ini merupakan kompetisi politik , berbagai carapun bisa ditempuh, begitu kalah maka bisa kalap juga.  Tentu yang lain adalah integritas kita dalam melakukan pengawasan ini. Dan kita bisa membuktikan semuanya sesuai dengan aturan,” ungkap Abhan.
Mengatasi regulasi pilkada, Bawaslu diharuskan melakukan terobosan diberbagai hal melalui upaya pencegahan secara massif agar tidak memberatkan dan banyaknya pelanggran yang dilakukan. “Kunci kesuksesan di Pemilu di 2019 adalah Integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggaran Pemilu,” tutup pria yanga pernah berprofesi sebagai advokat tersebut.