REKAP SUARA DPRD KUNINGAN DI BAHAS DI PROVINSI, KPU DAN BAWASLU SIAP SANDING DATA

REKAP SUARA DPRD KUNINGAN DI BAHAS DI PROVINSI, KPU DAN BAWASLU SIAP SANDING DATA

Administrator | Kamis, 09 Mei 2019 - 13:07:17 WIB
REKAP SUARA DPRD KUNINGAN DI BAHAS DI PROVINSI, KPU DAN BAWASLU SIAP SANDING DATA

Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Kab. Kuningan dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 8-9 Mei 2019 di Aula KPU Provinsi Jawa Barat. Pleno ini dipimpin KPU Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh saksi parpol, saksi DPD, dan Bawaslu Kab. Kuningan dan Jawa Barat. 

Persoalan yang muncul di dalam pleno adalah kesalahan hasil rekapitulasi suara pada DPRD Kabupaten. Jalil, Anggota Bawaslu Kab. Kuningan dalam pandangannya menyampaikan bahwa hasil rekapitulasi di tingat Kabupaten untuk DPRD kabupaten salah salah satu caleg di partai Gerindra. Hal ini ia angkat ke tingkat provinsi karena tidak bisa diselesaikan ti tingkat kabupaten. 

“Kami berencana mengeluarkan rekomendasi, namun tidak bisa, karena sengektanya adalah antara caleg dalam satu partai.  Namun, Bawaslu tidak menginginkan hal-hal yang substansial ini terganggu oleh hal hal yang administratif,” papar Jalil. Menanggapi pandangan tersebut, KPU Kab. Kuningan menanggapi bahwa pihaknya belum menerima aspek legal standing terkait syarat formil dan syarat materil sehingga keberatan tidak bisa diproses. 

Atas pandangan para pihak, Rifki Ali Mubarok, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa masalah selisih suara DPRD Kabupaten sebaiknya diselesaikan di tingkat kabupaten, bukan disampaikan di forum provinsi. Namun Anggota Bawaslu Jawa Barat KPU Kab kuningan itu satu kesatuan dengan KPU Jawa Barat. "Jangan ditutup jika ada laporan terkait masalah sengketa di daerah. Jangan sampai Bawaslu merekomedasikan hitung ulang, ini lebih repot," tegasnya. 

Selain pandangan umum dari Bawaslu, saksi parpol PPP, PAN, dan Demokrat memohon dicari solusi bersama terkait perselisihan di tingkat kabupaten seluruh kabupaten di Jawa Barat sehingga ketika kembali ke daerah, tidak membawa lagi masalah hasil rekapitulasi perolehan suara.

Atas berbagai pandangan para pihak, Ketua KPU Jawa Barat akan melakukan supervisi perselisihan hasil pemungutan suara dengan menghadirkan KPU dan Bawaslu Kab Kuningan. “Sebelum adanya putusan dari KPU RI, maka masih memungkinkan adanya perbaikan kesalahan hasil suara,” papar Ali.

Solusi yang diambil atas paparan Bawaslu Kab. Kuningan, KPU dan Bawaslu siap melakukan sanding data untuk melakukan cross chek dari berkas yang menjadi permasalahan.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

REKAP SUARA DPRD KUNINGAN DI BAHAS DI PROVINSI, KPU DAN BAWASLU SIAP SANDING DATA

Administrator | Kamis, 09 Mei 2019 - 13:07:17 WIB
REKAP SUARA DPRD KUNINGAN DI BAHAS DI PROVINSI, KPU DAN BAWASLU SIAP SANDING DATA

Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Kab. Kuningan dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 8-9 Mei 2019 di Aula KPU Provinsi Jawa Barat. Pleno ini dipimpin KPU Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh saksi parpol, saksi DPD, dan Bawaslu Kab. Kuningan dan Jawa Barat. 

Persoalan yang muncul di dalam pleno adalah kesalahan hasil rekapitulasi suara pada DPRD Kabupaten. Jalil, Anggota Bawaslu Kab. Kuningan dalam pandangannya menyampaikan bahwa hasil rekapitulasi di tingat Kabupaten untuk DPRD kabupaten salah salah satu caleg di partai Gerindra. Hal ini ia angkat ke tingkat provinsi karena tidak bisa diselesaikan ti tingkat kabupaten. 

“Kami berencana mengeluarkan rekomendasi, namun tidak bisa, karena sengektanya adalah antara caleg dalam satu partai.  Namun, Bawaslu tidak menginginkan hal-hal yang substansial ini terganggu oleh hal hal yang administratif,” papar Jalil. Menanggapi pandangan tersebut, KPU Kab. Kuningan menanggapi bahwa pihaknya belum menerima aspek legal standing terkait syarat formil dan syarat materil sehingga keberatan tidak bisa diproses. 

Atas pandangan para pihak, Rifki Ali Mubarok, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa masalah selisih suara DPRD Kabupaten sebaiknya diselesaikan di tingkat kabupaten, bukan disampaikan di forum provinsi. Namun Anggota Bawaslu Jawa Barat KPU Kab kuningan itu satu kesatuan dengan KPU Jawa Barat. "Jangan ditutup jika ada laporan terkait masalah sengketa di daerah. Jangan sampai Bawaslu merekomedasikan hitung ulang, ini lebih repot," tegasnya. 

Selain pandangan umum dari Bawaslu, saksi parpol PPP, PAN, dan Demokrat memohon dicari solusi bersama terkait perselisihan di tingkat kabupaten seluruh kabupaten di Jawa Barat sehingga ketika kembali ke daerah, tidak membawa lagi masalah hasil rekapitulasi perolehan suara.

Atas berbagai pandangan para pihak, Ketua KPU Jawa Barat akan melakukan supervisi perselisihan hasil pemungutan suara dengan menghadirkan KPU dan Bawaslu Kab Kuningan. “Sebelum adanya putusan dari KPU RI, maka masih memungkinkan adanya perbaikan kesalahan hasil suara,” papar Ali.

Solusi yang diambil atas paparan Bawaslu Kab. Kuningan, KPU dan Bawaslu siap melakukan sanding data untuk melakukan cross chek dari berkas yang menjadi permasalahan.