TERIMA TEMUAN HOAX & UJARAN KEBENCIAN DARI MASYARAKAT, BAWASLU SIAPKAN LANGKAH HUKUM

TERIMA TEMUAN HOAX & UJARAN KEBENCIAN DARI MASYARAKAT, BAWASLU SIAPKAN LANGKAH HUKUM

Administrator | Kamis, 29 November 2018 - 09:35:11 WIB
TERIMA TEMUAN HOAX & UJARAN KEBENCIAN DARI MASYARAKAT, BAWASLU SIAPKAN LANGKAH HUKUM

(Bandung.28/11/2018) ---- Dalam rangka menanamkan dan menyebarluaskan nilai- nilai perdamaian, mencegah hoaks dan penyebarluasan ujaran kebencian antar umat 
beragama dan keyakinan, lembaga penelitian dan advokasi yang bernama DROUPADI  mengadakan audiensi dengan pimpinan bawaslu Jawa Barat pada Rabu, 28 November 2018 di kantor Bawaslu Jawa Barat. Droupadi (Daya Riset Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia) merupakan gabungan 46 organisasi dan melakukan pemetaan di 14 Kab/ Kota di Jawa Barat.  

Dalam paparan Droupadi, secara umum akar munculnya hoax dan ujaran kebencian dikarenakan di tingkat bawah kurangnya menyaring informasi, adapun di tingkat atas kurangnya kordinasi terhadap informasi yang terbentuk di masyarakat. Di dunia pendidikan, Droupadi menilai munculnya politik praktis di dunia pendidik. Begitu pula di dunia pers, munculnya kepentingan bisnis antara pers dengan pemilik modal.  Atas temuan ini, Droupadi berharap bawaslu bisa merekomendasikan hal ini ke Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti dalam bentuk dialog publik. 


Adapun ketua komisioner bawaslu Jawa Barat, Abdullah, mengatakan secara gerakan bersama Bawaslu Jawa Barat sudah melakukan sosialisasi untuk pemilu bersih dan berintegritas.Menurut Abdullah, konteks bawaslu harus dikaitkan dengan unsur pemilunya. Dalam hal integrasi sangat mungkin dilakukan, menurutnya bawaslu sangat terbuka atas rekomendasi. "Semua pelanggaran pemilu akan diprioritaskan, baik itu soal isu sara atau kampanye. Kalau ada isu kampanye yang dilarang segera laporkan. Prinsip bawaslu itu terbuka, pengawasan berdasarkan temuan, pengawasan berdasarkan laporan dari masyarakat," lanjut ketua Bawaslu Jabar tersebut. 


Adapun komisioner kordiv Humas dan Hubal, Lolly Suhenty, mengatakan dalam waktu dekat Bawaslu Jawa Barat akan melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan kampus-kampus. "Kami menerima laporan terkait adanya soal ujaran kebencian, kampanye hitam di media sosial, karena kami mempunyai satgas di bawaslu RI yang sudah dilakukan dalam masa kampanye," tutur Lolly. 

Masih menurut Lolly, Bawaslu Jawa Barat  sudah melakukan pencegahan terkait adanya APK yg melanggar (terkait baligo, spanduk, dan umbul-umbul parpol). Berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Lolly Suhenti menyampaikan beberapa langkah, "pelanggaran administrasi pemilu, internal bawaslu yang menyelesaikan. Pelanggaran pidana pemilu, naik ke sentra gakkumdu. Pelanggaran kode etik, naik ke DKPP. Dalam seluruh event yg task force lakukan sudah bagus dan membantu dalam pengawasan pemilu," tambah Lolly.

Di akhir, ketua Bawaslu Jawa Barat menyampaikan, pemilu 2019 merupakan pemilu yang sangat berat. Dari sisi pemilih juga sudah merepotkan. Organisasi-organisasi yang menjadi relawan sangat dibutuhkan untuk sama-sama mengawal karena SDM bawaslu terbatas.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Banner

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

TERIMA TEMUAN HOAX & UJARAN KEBENCIAN DARI MASYARAKAT, BAWASLU SIAPKAN LANGKAH HUKUM

Administrator | Kamis, 29 November 2018 - 09:35:11 WIB
TERIMA TEMUAN HOAX & UJARAN KEBENCIAN DARI MASYARAKAT, BAWASLU SIAPKAN LANGKAH HUKUM

(Bandung.28/11/2018) ---- Dalam rangka menanamkan dan menyebarluaskan nilai- nilai perdamaian, mencegah hoaks dan penyebarluasan ujaran kebencian antar umat 
beragama dan keyakinan, lembaga penelitian dan advokasi yang bernama DROUPADI  mengadakan audiensi dengan pimpinan bawaslu Jawa Barat pada Rabu, 28 November 2018 di kantor Bawaslu Jawa Barat. Droupadi (Daya Riset Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia) merupakan gabungan 46 organisasi dan melakukan pemetaan di 14 Kab/ Kota di Jawa Barat.  

Dalam paparan Droupadi, secara umum akar munculnya hoax dan ujaran kebencian dikarenakan di tingkat bawah kurangnya menyaring informasi, adapun di tingkat atas kurangnya kordinasi terhadap informasi yang terbentuk di masyarakat. Di dunia pendidikan, Droupadi menilai munculnya politik praktis di dunia pendidik. Begitu pula di dunia pers, munculnya kepentingan bisnis antara pers dengan pemilik modal.  Atas temuan ini, Droupadi berharap bawaslu bisa merekomendasikan hal ini ke Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti dalam bentuk dialog publik. 


Adapun ketua komisioner bawaslu Jawa Barat, Abdullah, mengatakan secara gerakan bersama Bawaslu Jawa Barat sudah melakukan sosialisasi untuk pemilu bersih dan berintegritas.Menurut Abdullah, konteks bawaslu harus dikaitkan dengan unsur pemilunya. Dalam hal integrasi sangat mungkin dilakukan, menurutnya bawaslu sangat terbuka atas rekomendasi. "Semua pelanggaran pemilu akan diprioritaskan, baik itu soal isu sara atau kampanye. Kalau ada isu kampanye yang dilarang segera laporkan. Prinsip bawaslu itu terbuka, pengawasan berdasarkan temuan, pengawasan berdasarkan laporan dari masyarakat," lanjut ketua Bawaslu Jabar tersebut. 


Adapun komisioner kordiv Humas dan Hubal, Lolly Suhenty, mengatakan dalam waktu dekat Bawaslu Jawa Barat akan melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan kampus-kampus. "Kami menerima laporan terkait adanya soal ujaran kebencian, kampanye hitam di media sosial, karena kami mempunyai satgas di bawaslu RI yang sudah dilakukan dalam masa kampanye," tutur Lolly. 

Masih menurut Lolly, Bawaslu Jawa Barat  sudah melakukan pencegahan terkait adanya APK yg melanggar (terkait baligo, spanduk, dan umbul-umbul parpol). Berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Lolly Suhenti menyampaikan beberapa langkah, "pelanggaran administrasi pemilu, internal bawaslu yang menyelesaikan. Pelanggaran pidana pemilu, naik ke sentra gakkumdu. Pelanggaran kode etik, naik ke DKPP. Dalam seluruh event yg task force lakukan sudah bagus dan membantu dalam pengawasan pemilu," tambah Lolly.

Di akhir, ketua Bawaslu Jawa Barat menyampaikan, pemilu 2019 merupakan pemilu yang sangat berat. Dari sisi pemilih juga sudah merepotkan. Organisasi-organisasi yang menjadi relawan sangat dibutuhkan untuk sama-sama mengawal karena SDM bawaslu terbatas.