Bawaslu Jabar Dan Pemuda Katolik Perkuat Sinergi Hadapi Dinamika Pemilu 2029

Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dan Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Barat menyepakati penguatan sinergi strategis guna mendorong pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2029. Kesepakatan ini mengemuka dalam audiensi yang digelar di Ruang Gakkumdu, Bawaslu Jawa Barat, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pada Selasa (31/3/2026) siang.

Pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan pada akselerasi kerja sama konkret untuk menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks, termasuk menguatnya polarisasi sosial akibat politik identitas serta maraknya disinformasi berbasis digital. Dalam kesempatan ini, Pemuda Katolik memperkenalkan kerangka strategis bertajuk "ACTION" dan mengusulkan inisiatif unggulan pendirian Sekolah Politik dan Demokrasi Jawa Barat pada tahun 2026.

Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat, Alfian Syukur, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis Bawaslu yang berdampak nyata. "Kami menekankan pentingnya akselerasi kerja sama yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi terstruktur dan berkelanjutan. Sinergi ini diperlukan untuk mengamankan tahapan pemilu secara lebih efektif, inklusif, dan berintegritas," ujarnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zamzam, menyambut baik dan menyatakan keterbukaan lembaga terhadap kolaborasi dengan elemen masyarakat sipil yang terorganisir dan memiliki kapasitas seperti Pemuda Katolik. Ia mengapresiasi kesiapan kader Pemuda Katolik yang telah tersertifikasi dan siap diterjunkan sebagai pemantau pemilu.

Zacky menjelaskan meskipun dalam masa post-election, Bawaslu masih menjalankan fungsi inti kelembagaan, salah satunya pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. "Data kita sangat dinamis, oleh karena itu elemen-elemen data sangat penting untuk kami merangkul semua stakeholder untuk memberikan masukan kepada KPU melalui kami," kata Zacky.

Terkait usulan Sekolah Politik dan Demokrasi, inisiatif ini dirancang sebagai ruang inkubasi kolaboratif untuk mencetak pemantau pemilu yang tidak hanya kompeten secara teknis, namun juga tangguh secara ideologis. Bawaslu diharapkan dapat berperan utama sebagai mentor, penyusun kurikulum, serta validator proses pembelajaran tersebut.

Pemuda Katolik sendiri memaparkan memiliki modal sosial yang kuat dengan 245 kader bersertifikasi yang tersebar di wilayah strategis seperti Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor. Selain itu, organisasi ini juga bertekad mengaktifkan peran organisasi kepemudaan sebagai agen literasi digital untuk menangkal hoaks di ruang publik demokrasi.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, dalam pernyataan penutupnya menyampaikan apresiasi atas pertemuan tersebut. Ia menekankan bahwa tugas menjaga nilai-nilai demokrasi bukanlah tugas insidental semata, melainkan pekerjaan sepanjang zaman yang melampaui tahapan pemilu.