Dalam rangka membangun sinergitas untuk pemilu demokratis, KOHATI HMI BADKO Jabar lakukan audiensi bersama Bawaslu Jabar (17/2) 

Program sekolah demokrasi yang di canangkan oleh Kohati Jabar merupakan solusi terhadap permasalahan perempuan yang terjadi sekarang ini seperti banyaknya praktek money politik yang mayoritas terjadi kepada perempuan disebabkan karena kurangnya edukasi. Program tersebut akan di realisasikan tahun ini dengan sasaran pelajar pemilih pemula dengan kader hmiwati se Jawa Barat. Harapannya guna mengangkat semangat giat perempuan dalam politik dan pemilu. Hal tersebut terjadi karena Kohati memandang bahwa Pemilu bukan hanya KPU dan Bawaslu saja, melainkan kerja kolektif kolegial termasuk Kohati dalamnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Jabar Abdullah menyambut dengan baik dan siap bersinergi demi mewujudkan pemilu yang berkualitas. Dari sisi peran serta perempuan dalam ruang publik khususnya pemilu, Abdullah sampaikan bahwa dalam pengisian jabatan publik sekarang sudah menyebut memperhatikan 30 persen keterlibatan perempuan. Termasuk Bawaslu dan KPU sudah memperjuangkan afirmatif tersebut. Tinggal seberapa besar kita memproduksi dan mendistribusikan kader yang bisa mengisi ruang itu. 

Hal senada disampaikan oleh Zaki Hilmi bahwa guna pemenuhan 30 persen perempuan, rekrutment jajaran pengawas dari tingkat kecamatan sampai desa, dilakukan perpanjangan. Hal tersebut menunjukan bahwa Bawaslu sudah melampaui dari memperhatikan. Namun terdapat hambatan yang terjadi dimana budaya konstruksi sosial yang belum berpihak pada ruang perempuan untuk berperan lebih optimal.