Soreang (4/5), Bawaslu Provinsi Jawa Barat adakan Rakor Hasil pengawasan pasca Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyampaian Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS dikonsolidasikan dalam Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilu Tahun 2024 di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung.

Zaki Hilmi jelaskan perihal masuknya pemilih baru di DPSHP karena beberapa alasan, yaitu: karena proses sinkronisasi DPT pemilu terakhir dengan DP4 tidak tersinkronisasi dengan baik, alat kerja Pantarlih juga tidak mengakomodasi Pemilih baru. Konsekuensi pertambahan DPSHP ini dapat berdampak pada bertambahnya TPS dikarenakan penambahan jumlah Pemilih baru yang tidak dapat dimasukan dalam TPS yang telah ada, penempatan lokasi TPS yang masih belum tepat dalam DPS, dan ketidakcermatan proses clustering pemilih dalam TPS pada DPS. Ada kaidah yang kita pedomani untuk bisa menjamin hak konstitusi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Bawaslu tidak bersikap pasif, sehingga administrasi Pemilu dalam proses penetapan Pemilih penting ditempuh dan wajib dikawal.

Abdullah sampaikan beberapa hal yang dapat menguatkan kerja-kerja pengawasan dalam tahapan Pendaftaran DPD, pengajuan bakal calon DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pengawasan Penetapan DPSHP. Bawaslu Provinsi telah mendorong KPU Jabar agar memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk membuka akses SILON secara utuh kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota harus dapat dijelaskan secara otentik dalam Form A/LHP.

#AyoAwasiBersama