Bandung, Bawaslu Jawa Barat - Dalam rangka meningkatkan peran pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
Pada acara ini, Ketua Prodi Ilmu Politik Ratnaningsih Damayanti, S.IP. M.Ec. Dev, dan Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Muamarullah, S.Sos.I menandatangani perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan sudah tertanda tangani oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi.,M.Mpd. Momen penting dan bersejarah ini juga disaksikan oleh jajaran Anggota Bawaslu Jawa Barat, Plh. Kepala Bagian Pengawasan, beberapa Dosen Universitas Brawijaya serta staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Saat menyampaikan sambutan, Muamarullah menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi merupakan pilar dari Bawaslu RI. Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini Bawaslu Provinsi mengejawantahkan momen ini sebagai program turunan dari Bawaslu RI. PKS ini dilakukan juga dalam bentuk upaya peningkatan pengawasan partisipatif utamanya dikalangan mahasiswa.
“Proses ini penting kami laksanakan karena universitas merupakan laboratorium ilmu sementara Bawaslu merupakan laboratorium praktek hingga kolaborasi ini sangat penting dalam menghadapi kompleksnya pemilu 2024 melalui pendidikan,” tuturnya.
“Terlalu berat bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan sendiri, khususnya Jawa Barat dengan Jumlah pemilih tertinggi, oleh karena itu Bawaslu selalu melibatkan elemen/stakeholder masyarakat dalam hal ini mahasiswa,” sambungnya.
Bawaslu, ujar Ratna, merupakan mitra penting dalam kajian ilmu, maka kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat mengembangkan pengkajian ilmu. Oleh karena itu kami mohon bantuannya untuk menitipkan mahasiswa kami selama 3 bulan.
“Kerjasama ini bukanlah satu-satunya kerjasama yang akan dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kami juga agendakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya, sehingga akan memudahkan tugas pengawasan partisipatif untuk Pemilu dan Pillkada Serentak 2024 nanti” ujar Muamarullah.
Semoga Kerjasama ini tidak hanya sebatas ruang untuk pendistribusian mahasiswa, Mahasiswa magang bukan hanya keterlibatan teknis tetapi harus juga dilibatkan dalam substansi yaitu penanganan pelanggaran dan sengketa.Lebih jauh, bagi mahasiswa yang memiliki kreativitas maka inilah lembaga yang tepat untuk menyalurkan hal tersebut. (TN)
Editor : dhil
