Subang - Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi memperkuat kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang adaptif, inklusif, dan responsif (13/10/23).

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam-Zam, dalam sambutannya, menekankan pentingnya persiapan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menghadapi potensi pelanggaran dalam masa kampanye. "Kami mendorong semua pihak untuk mengidentifikasi potensi kerawanan tahapan yang berjalan. Kami menyadari bahwa situasi dalam konteks sosialisasi kampanye kedepan semakin dinamis," ujarnya.

Zacky juga menyoroti perbedaan antara kegiatan sosialisasi pra-kampanye dan aktivitas selama kampanye, terutama dalam konteks penggunaan fasilitas pemerintah. "Kami perlu mengklasifikasikan dengan jelas mana yang bersifat sosialisasi pra-kampanye dan kegiatan kampanye yang diizinkan di tempat pemerintah. Kami harus memastikan aturan-aturan ini tidak hanya ketat namun juga jelas," tambahnya.

Kordiv. SDMO Bawaslu Jawa Barat, Fereedy, memberikan perhatian kepada proses distribusi logistik. "Kita perlu memastikan proses distribusi logistik ke TPS tetap berjalan lancar, terutama dalam menghadapi musim hujan yang akan datang. Saat ini, hanya 50% kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki Gudang yang memadai untuk logistik pemilu. Ini adalah hal yang harus menjadi perhatian bersama," ungkapnya.

Sementara itu, Kordiv. Hukum dan Diklat Bawaslu Jabar, Usep Agus Zawari, menyoroti tahapan pencalonan dan penetapan DCT. "Proses penyusunan dan penetapan DCT adalah tahapan krusial. Kami berharap agar proses pengawasan terhadap penyusunan DCT dilakukan secara optimal untuk menghindari potensi sengketa pasca penetapan DCT," tegasnya.

Rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan pemilu yang berjalan dengan baik dan adil di Provinsi Jawa Barat. Semua stakeholder yang hadir berkomitmen untuk bekerja sama guna menjaga integritas pemilu dan memberikan kontribusi positif dalam proses demokrasi. (JK)