Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Publikasi Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 secara daring bersama para stakeholder, Senin (26/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Jabar untuk mewujudkan akuntabilitas atas kinerja pengawasan kepada publik, serta membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atas pelaksanaan pengawasan PSU yang dinilainya sukses secara prosedural maupun substantif. Ia menegaskan bahwa PSU bukanlah tanda kegagalan pemilu, melainkan mekanisme konstitusional untuk memperbaiki dan menjaga kualitas demokrasi.
“PSU bukan merupakan kegagalan, tetapi sarana perbaikan terhadap hak konstitusi untuk menghadirkan kualitas demokrasi yang lebih baik,” ujar Muamarullah.
Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Jabar, Muamarullah, dalam sambutannya mendorong pentingnya publikasi hasil pengawasan sebagai sarana refleksi dan evaluasi demokrasi. Menurutnya, PSU yang dilaksanakan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional untuk memperbaiki proses pemilu dan memperkuat kepercayaan publik.
“PSU bukan merupakan kegagalan, tetapi sarana perbaikan terhadap hak konstitusi untuk menghadirkan kualitas demokrasi yang lebih baik,” tegas Muamarullah.
“Publikasi hasil pengawasan PSU ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, serta menunjukkan bahwa Bawaslu terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun.”
Muamarullah menyampaikan juga mengapresiasi tinggi kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atas pelaksanaan pengawasan PSU yang dinilainya sukses secara prosedural maupun substantif.
“Bawaslu Jabar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung terselenggaranya PSU di Kabupaten Tasikmalaya—satu-satunya PSU di Jawa Barat tahun ini.” tambahnya
Kegiatan ini juga menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, yang menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan dengan baik dan tuntas dalam waktu 60 hari sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan bahwa pasangan calon terpilih hasil PSU telah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.
“PSU di Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi satu-satunya di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, dan diharapkan menjadi pengalaman penting untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu ke depan,” ungkap Dodi.
Sebelumnya, dalam laporan pembuka, Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Jabar, Isti Khoriana Karim, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sarana publikasi hasil pengawasan sekaligus bagian dari proses evaluasi terbuka. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam menilai dan mengawal proses pengawasan Bawaslu.
“Publikasi hasil pengawasan ini penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan sebagai upaya memperkuat transparansi kelembagaan,” ujar Isti.
Sebagai narasumber, praktisi dan pegiat pemilu Alan Barok turut memberikan catatan kritis terhadap dinamika pengawasan selama PSU. Ia menyebut bahwa masa-masa PSU sangat menantang, terlebih dengan munculnya isu-isu di media sosial seperti dugaan politik uang yang sempat viral.
“Bulan-bulan PSU sangat melelahkan bagi semua pihak, terutama bagi warga Tasik dan pegiat pemilu di Jawa Barat. Meski tidak terbukti, isu politik uang yang viral di media sosial tetap berdampak negatif terhadap persepsi publik,” katanya.
“Ke depan, pengawasan bisa ditingkatkan melalui pendekatan berbasis teknologi dan edukasi publik yang lebih masif.”
Alan berharap agar PSU ini menjadi yang pertama dan terakhir di Tasikmalaya dan Jawa Barat, dan dijadikan momentum evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan Pemilu ke depan.
Melalui forum daring ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat membuka ruang partisipasi luas kepada para akademisi, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya sebagai bentuk komitmen dalam mengawal demokrasi yang lebih baik.
