Bogor — “Semua orang bisa jadi kader pengawas partisipatif, tapi tidak semuanya. Ada syaratnya: jangan keder!” demikian ditegaskan Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang digelar di Kota Bogor dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat.” (1/08/2025)
Pernyataan tersebut menjadi penegas pentingnya keberanian, pengetahuan, keterampilan, dan daya kritis dalam membangun kualitas pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat.
Lolly menyampaikan bahwa Bawaslu RI memilih Jawa Barat sebagai lokasi P2P bukan tanpa alasan. Dengan anggaran terbatas namun komitmen dan semangat besar, Jawa Barat lolos seleksi ketat secara kuantitatif—berdasarkan rekam jejak kegiatan pengawasan partisipatif—dan kualitatif, karena masih hadir dan bergeraknya komunitas-komunitas kader di lapangan.
“Situasi hari ini, semua orang punya opini sendiri soal negara. Tapi ketika bicara demokrasi, pengawasan pemilu yang independen lahir karena krisis kepercayaan terhadap pemilu sebelumnya. Maka pendidikan ini harus kembali ke akar: mengapa pengawasan dibutuhkan, dan bagaimana kita harus kritis,” jelas Lolly.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Zacky Muhammad Zam Zam, mengungkapkan bahwa dari sekitar 500 perkara yang ditangani, sebagian besar berasal dari laporan masyarakat.
“Ini kabar baik. Artinya partisipasi publik meningkat. Temuan dari pengawas justru lebih sedikit. Pencegahan sudah lebih dari 10 ribu kegiatan. Kita berharap kader pengawas partisipatif siap membersamai Bawaslu menuju Pemilu dan Pemilihan 2029,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Hj. Nuryamah, memaparkan empat tujuan utama pendidikan pengawasan partisipatif: mewujudkan pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan berkesinambungan, mencetak kader pengawas partisipatif; mendorong tumbuhnya organisasi dan komunitas pengawasan; dan meningkatkan kapasitas pengawas agar efektif dan fungsional.
Pendidikan ini diikuti oleh peserta perwakilan dari alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang berasal dari Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Mereka hadir sebagai representasi komunitas yang telah bergerak aktif dalam pengawasan dan terus dikembangkan kapasitasnya.
Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Tenaga Ahli Bawaslu RI, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok, yang memberikan dukungan penuh atas keberlangsungan penguatan pendidikan pengawasan partisipatif di Jawa Barat.
