Bandung – Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan bahwa Bawaslu siap memperkuat perannya sebagai pengawas pemilu di tengah dinamika politik dan hukum pasca Pemilu 2024. Menurutnya, kolaborasi lintas-stakeholder menjadi kunci menjaga demokrasi tetap berintegritas.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu kebersamaan dengan masyarakat sipil, partai politik, lembaga negara, dan publik luas untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas,” ujarnya dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Bandung, Rabu (27/8/2025).
Sejalan dengan itu, para narasumber turut menyoroti tantangan regulasi dan pengawasan. Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Abrar Amir, menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah salah satu yang paling kompleks di dunia, dengan 823 ribu TPS dan lebih dari 204 juta pemilih. “Polarisasi, politik uang, dan multitafsir regulasi masih menjadi masalah serius yang harus dibenahi,” katanya.
Pegiat Pemilu, Abdullah, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu. “Jawa Barat adalah real battle electoral dengan 35 juta pemilih. Bawaslu harus mampu memastikan proses pengawasan berjalan konsisten dan transparan,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti Puskapol UI, Della Widianti, menyoroti minimnya perspektif gender dalam pengawasan. “Kekerasan politik berbasis gender terhadap perempuan sering luput dari perhatian. Indonesia bisa belajar dari Meksiko yang sudah punya regulasi tegas tentang hal ini,” tuturnya.
Dengan masukan dari para narasumber, Zacky menegaskan kembali komitmen Bawaslu Jabar. “Momentum pasca putusan MK harus kita jadikan kesempatan memperkuat regulasi dan kolaborasi. Bawaslu Jabar berkomitmen menjaga integritas pemilu bersama semua elemen masyarakat,” pungkasnya.
