Bandung, 11 November 2025 — Bawaslu Jawa Barat menegaskan pentingnya penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai langkah strategis menjaga integritas demokrasi di era informasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Pelatihan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan jaringan pemantau pemilu di berbagai daerah Jawa Barat. Fokus utama pelatihan ini adalah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mendeteksi pelanggaran, menangani disinformasi politik, serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa pemilu secara transparan dan adil.
Anggota Bawaslu Jawa Barat, Yusuf Kurnia, menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh lembaga penyelenggara, tetapi juga oleh partisipasi aktif warga negara.“Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tapi gerakan sosial bersama. Kita ingin membangun jaringan pengawasan partisipatif yang kuat, berdaya, dan berintegritas,” ujar Yusuf.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar pengawasan tidak berhenti pada tahap pelaporan, tetapi berkembang menjadi gerakan kolektif yang mampu menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil.
Sementara itu, Harminus Toto, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, menjelaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, baik administratif maupun pidana.“Masyarakat harus tahu bagaimana melapor, kapan batas waktunya, dan apa yang menjadi hak mereka. Sengketa bisa diselesaikan lewat mediasi, ajudikasi, dan langkah-langkah hukum lainnya sesuai peraturan,” ungkap Harminus.
Dalam sesi lain, peserta juga mendapatkan pelatihan mengenai pengawasan kampanye digital yang dipandu oleh tim Humas dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Jawa Barat. Diskusi ini menyoroti bagaimana media sosial berperan besar dalam membentuk opini publik dan bagaimana pengawas harus mampu mendeteksi potensi pelanggaran digital, seperti penyebaran hoaks, politik uang daring, hingga ujaran kebencian.
Selain itu, peserta dibekali pemahaman tentang keamanan data dan netralitas pengawas. Muhammad, perwakilan dari Bawaslu Jabar, menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data pribadi dalam pelaksanaan pengawasan.“Kami menjamin seluruh laporan masyarakat dikelola dengan prinsip kerahasiaan dan netralitas penuh,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menandai momentum refleksi Hari Pahlawan dengan semangat “mengawal demokrasi sebagai bentuk perjuangan zaman”. Para peserta diharapkan menjadi kader pengawas yang mampu mengedukasi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jawa Barat memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra strategis dalam memastikan proses demokrasi berjalan bersih, berkeadilan, dan bebas dari intervensi politik.
