Tantangan akan selalu ada, tak terkecuali dalam penegakan demokrasi. Namun demikian Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia mengatakan dibalik sederet tantangan ada banyak keuntungan dari suatu demokrasi. Karenanya, demokrasi penting dijaga bersama-sama dan berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan Kuliah Regulasi Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Universitas Muhammadiyah Cirebon (8/2).
"Kegiatan ini merupakan langkah kecil namun sifatnya kritikal untuk melestarikan demokrasi konstitusional," ucap Yusuf.
Ia pun menjelaskan keuntungan yang dimaksud. Sebut saja ruang berpendapat yang semakin terbuka, bahkan warga dapat menggugat negara apabila hak sebagai warga justeru dirugikan oleh negara.
Demokrasi juga menjamin hak warga biasa untuk menjadi pemimpin. Ini erat kaitannya dengan Pemilu ataupun Pilkada yang dalam pelaksanaannya butuh peran serta masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat bertransformasi melakukan kerja-kerja observer baik individual maupun kolektif, minimal memperhatikan hak memilih masing-masing apakah sudah diberikan dan didata oleh penyelenggara.
Lebih baik lagi jika masyarakat turut mengawal tahapan serta berani melaporkan dugaan pelanggaran. Karena selama ini masyarakat yang melapor dugaan pelanggaran masih sangat terbatas, lebih banyak mereka yang justeru punya kepentingan dari elektoral itu sendiri. "Watak pemilih kuat, demokrasi pun kuat," tegas Yusuf.
Di kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yulianto menuturkan bahwa Kuliah Regulasi Pemilu memberikan banyak manfaat ilmu terkait regulasi-regulasi pemilu yang dapat menjadi gambaran situasi pesta demokrasi yang akan datang. Masyarakat kemudian harus memilih peran seperti apakah cukup hanya pada menggunakan hak pilih atau sampai turut mengawasi tahapan proses. "Pilihlah peran terbaik," ujar Bang Yul, sapaan akrabnya.
Dalam hal regulasi, seringkali regulasi baru muncul mendekati pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Sayangnya regulasi-regulasi baru itu sering berbeda satu sm lain sehingga perlu diberi masukan khususnya dari kalangan mahasiswa/i. "Mari kita sama-sama kawal 14 Februari 2024," ajak Yuli.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Elya Kusuma Dewi mengapresiasi langkah Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencerdaskan anak didiknya dengan pengetahuan pemilu. Dengan begitu menjaga kualitas hasil pemilu ataupun pemilihan tidak hanya menjadi beban Bawaslu. "Saya sangat mengapresiasi langkah Bawaslu dan kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," tutur Elya.
Sebagai informasi, sebelumnya program gagasan Divisi Hukum tersebut dilaksanakan di dua universitas kota kembang dan satu universitas di Kota Tasikmalaya. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker. (She)
