Memasuki tahapan awal Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (13/7). Kunjungan ini dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi, melekatkan komunikasi, dan memperkuat konsolidasi dalam pelaksanaan pemilihan serentak mendatang.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah menjelaskan, kunjungan pada stakeholder terkait khususnya KPU sebagai mitra strategis merupakan agenda prioritas Bawaslu. Banyak yang patut menjadi diskusi atas tahapan di depan mata, dimana business process dari setiap tahapan harus dikolaborasikan dengan sesama penyelenggara sebut saja pendaftaran Partai Politik (Parpol), verifikasi, pemutakhiran daftar pemilih ataupun hal-hal lain yang bersifat teknis.
“Bawaslu dan KPU ibarat satu tubuh sebagai elemen penyelenggara” ujar Abdullah.
Abdullah menekankan jika komunikasi semacam ini juga perlu dibangun di tingkat bawah atau kabupaten/kota sehingga terbentuk kekompakan sesama penyelenggara yang tak kalah penting dalam pelaksaan Pemilu 2024 mendatang
“Mensukseskan Pemilu 2024 di Jawa Barat merupakan tugas kita bersama kita, harus ada spirit untuk terus berkolaborasi”, tuturnya.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang membawahi bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Zaki Hilmi sepakat dengan hal tersebut. Ia menjelaskan bila dalam dimensi hubungan antar lembaga, Bawaslu dan KPU bukan hanya sekedar mitra. Melainkan sebagai dua saudara, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi persaudaraan ini harus melahirkan inovasi yang produktif.
“Kami sudah menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota agar turut berkomunikasi dengan KPU terkait hak-hal yang sifatnya sangat teknis. Seperti, cara kerja data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta penguatan dimensi pencegahan agar tidak terjadi satu sengketa pun dalam proses pendaftaran Parpol ini” papar Zaki.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusup Kurnia berharap selain sebuah sinergitas, melalui pertemuan tersebut setengah potensi permasalahan Pemilu selesai atau setidaknya dapat diminimalisir. “Harus ada kesamaan persepsi terutama yang menyangkut regulasi. Agar titik temu antara Bawaslu dan KPU ini dapat menyelesaikan atau paling tidak meminimalisir problem kepemiluan diluar penyelenggara” harap Yusuf.
Maksud dan niatan Bawaslu tersebut disambut baik khususnya oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat bidang teknis, Undang Suryatna. Ia merasa sangat berkepentingan untuk melakukan harmonisasi bersama Bawaslu mengingat dinamika dan beban politik di Jawa Barat begitu besar. Selain itu, Perlu ada sharing data penyelenggara adhoc antara KPU dan Bawaslu.
“Ketika kita tidak kompak atau solid, akan sangat berpengaruh pada 75 hari masa kampanye, logistik, sampai pada sengketa”, kata mantan Ketua KPU Kota Bogor itu.
Di saat bersamaan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang membawahi Divisi Hukum dan Pengawasan, Agus Hasbi Noor mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan mengunjungi beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi terkait adanya dugaan pelanggaran di beberapa tempat. Sehingga dapat lebih siap menghadapi persoalan yang mungkin timbul pada setiap tahapan. “Dengan adanya komunikasi dan koordinasi dengan Bawaslu, diharapkan penanganan pelanggaran berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Terutama dalam hal persepsi putusan-putusan yang akan dikeluarkan” ucapnya. (She
