Untuk melahirkan suatu demokrasi deliberatif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (15/7). Dimana pada kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten/Kota dilatih merespon permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID, sampai tips menyajikan suatu informasi serta edukasi kepemiluan yang menarik di berbagai platform media sosial.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia mengatakan demokrasi deliberatif merupakan demokrasi yang ideal. Karena peran publik merupakan pemeran utama, peran publik sangat terbuka termasuk dapat membicarakan penyelenggara itu sendiri. Dengan begitu level demokrasi ada pada tahap yang semakin matang karena para penyelenggara selalu dituntut untuk melakukan kerjanya sebaik mungkin.
Namun demikian, agar tidak sembarang berperan, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang mudah dan akurat. Melalui Humas, Bawaslu harus dapat membuktikan performasinya dengan baik. Sebut saja informasi terkait bagaimana suatu pengawasan dilakukan, apa saja kebijakan pencegahan yang sudah diciptakan, bagaimana proses suatu penindakan dugaan pelanggaran sampai pada penyelesaian sengketa. Seluruhnya berkenaan dengan ketaatan suatu regulasi
“Tahapan Pemilu 2024 sudah ada di depan mata. Jika kemudian publik nyirnyir dengan kinerja Bawaslu, jangan merasa risih. Justeru kita harus memberikan apresiasi dan hanya perlu menunjukan performa yang baik dalam rail sebuah regulasi. Kecuali tindakan-tindakan publik menggunakan kekerasan” tutur Yusuf.
Selain itu, menurut Yusuf, Humas juga harus dapat membangun komunikasi dengan publik. Tentu komunikasi dua arah yang menstimulasi peran publik sehingga seperti tercipta sebuah kerjasama.
Sementara itu bicara soal kenyinyiran publik, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang membawahi langsung Divisi Humas, Harminus Koto menilai hal tersebut kembali pada kinerja Humas itu sendiri. Jika peran Humas berjalan dengan baik, artinya sudah tersampaikan potensi-potensi persoalan secara terstrukur ataupun makna di dalamnya, maka suatu kenyirnyiran tak akan terjadi.
Maka dalam pengelolaan kehumasan dan peliputan, penting melahirkan produk-produk untuk memenuhi apa yang diinginkan masyarakat agar hasil dari suatu proses demokrasi dapat terpenuhi. Produk-produk tersebut disampaikan atau disajikan secara menarik melalui alat penghubung yang saat ini sangat beragam dan begitu cepat. “Jika kita tidak memiliki informasi atau bahkan literasi yang kuat, feedback yang akan diterima memang sangat berat untuk ditanggulangi” terang Koto.
Harminus Koto juga menekankan bahwa untuk membangun sebuah hubungan symbiosis mutualisme dengan publik, Bawaslu harus terlebih dahulu memperkuat hubungan antar divisi dan jajaran di bawah. Sebut saja, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), sampai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Pimpinan Bawaslu RI, Lolly Suhenty dan mantan Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar. Keduanya memang membawahi Divisi Humas, yang mana catatan keberhasilannya dapat menjadi evaluasi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melahirkan produk-produk kehumasan yang baik dan menarik. (She)
