Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat - Sebagai bagian dari komitmen lembaga terhadap keterbukaan dan pelayanaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Jawa Barat, koordinator divisi humas dan data informasi beserta Plt. Kepala Bagian Hukum Humas dan Data Informasi melaksanakan presentasi dan wawancara komitmen tim keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi di Aston Kartika Grogol (1/9).
Dihadapan Arif Adi Kuswardono yang bertindak sebagai panelis, Muamarullah menjelaskan kondisi pengelolaan dan pelayanan data informasi yang ada di Jawa Barat. Dua aplikasi yang diinisiasi Bawaslu Jawa Barat yakni Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pilkada (SIPERJAKA) dan Sistem Pengelolaan Data Informasi Terintegrasi (SIPEDATI) Pengawas Pemilu menjadi produk inovasi yang dipilih dalam pemaparan kali ini. Selain itu penjelasan mengenai peran pimpinan dalam mewujudkan lahirnya inovasi yang berfungsi mendukung keterbukaan dan layanan informasi publik tersebut tidak luput disampaikan.
"Inovasi hendaknya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam meningkatkan kinerja lembaga, hal inilah yang membuat kami menggunakan berbagai tools yang telah diciptakan untuk meningkatkan kerja-kerja pengawasan. Melalui dua aplikasi ini, kami berikhtiar untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam mengelola data dan informasi sebagai perwujudan dari visi Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya", pungkasnya saat menjawab pertanyaan dari Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017-2022 itu.
Lebih lanjut, Mumu sapaan akrabnya, menjelaskan tantangan yang akan dihadapi oleh Bawaslu Jawa Barat menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024. Dari mulai aksesibilitas data, collecting data, keamanan data, hingga pengolahan data sebagai bagian dari hilirisasi manajemen data. Hal ini akan menghasilkan output data yang dapat disajikan kepada masyarakat menjadi informasi yang bermanfaat, edukatif, dan meningkatkan pengawasan partisipatif.
Sementara itu Plt. Kepala Bagian Hukum Humas dan Data Informasi Andhika Pratama menekankan meskipun jumlah dan kompetensi SDM dan anggaran data dan informasi yang sangat terbatas, namun berkat kerja kolektif semua bagian, keterbatasan itu dapat teratasi meski belum optimal.
"Seyogianya dalam menjalankan kerja-kerja pemerintahan dibutuhkan SDM dan postur anggaran yang mumpuni. Meskipun Bawaslu Jawa Barat memiliki defisiensi dalam dua hal tersebut, namun semangat kerja kolektif serta inovasi teknologi dapat mengimbangi kebutuhan kerja organisasi", ungkap pria asli cirebon itu.
Tahapan selanjutnya pasca presentasi dan wawancara komitmen tim keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi ini, ialah penganugerahan predikat keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu yang akan digelar dalam waktu dekat. (dhil)
