Bawaslu Jawa Barat mengevaluasi layanan informasi publik dengan menempatkan ketepatan dan kecepatan sebagai kebutuhan utama masyarakat.

Bandung — Pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu masih berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang adil dan profesional.

Bandung — Menyelesaikan pekerjaan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Bawaslu Jawa Barat.

Pemilu inklusif berisiko tidak terpenuhi jika kebutuhan pemilih disabilitas tidak teridentifikasi sejak proses pemutakhiran data.

Sosialisasi pengawasan pemilu mulai diarahkan menjadi pembekalan agar masyarakat mampu berperan aktif menuju Pemilu 2029.