Lompat ke isi utama

Berita

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto memaparkan penguatan mitigasi sengketa proses pemilu melalui Mediation Clinic dan integrasi pengawasan PDPPB di hadapan jajaran pengawas Bawaslu kab/kota, Kab. Bandung (14/9/2026)
humas

Kota Bandung — Bawaslu Provinsi Jawa Barat memperkuat mitigasi pencegahan sengketa proses pemilu melalui integrasi dua pendekatan strategis, yakni pengembangan layanan konsultasi Mediation Clinic serta pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik B

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Syaiful Bachri menyampaikan arahan didampingi Koordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Hj. Nuryamah dalam Rapat Kerja Teknis Pengelolaan BDP Wilayah 5 di Kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka, Kamis (29/10/2026).
humas

Majalengka — Kesiapan menghadapi agenda pemilu mendatang menuntut pembenahan internal yang matang, termasuk memastikan seluruh barang dugaan pelanggaran dari kontestasi sebelumnya terinventarisasi secara tertib, aman, dan berkepastian hukum.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Hj. Nuryamah memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di lapangan upacara Kantor Bawaslu Jabar, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026).
humas

Kota Bandung — Merawat integritas lembaga pengawas di tengah dinamika elektoral menuntut keteguhan etika tanpa kompromi, rajutan persatuan di tengah kemajemukan, serta keterlibatan aktif energi pemuda sebagai pilar pertahanan moral bangsa.

Kabag HHDI Bawaslu Jawa Barat Andhika Pratama
humas

BANDUNG — Kemudahan akses terhadap produk hukum kepemiluan menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui pengembangan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis digital.

Moderator M. Arie dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat (paling kiri) memandu pemaparan materi dari narasumber Kaka Suminta (tengah) dan Zaki Hilmi (kanan) dalam Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Kamis (22/10/2026).
humas

Subang — Penataan tata kelola Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) menjadi agenda krusial dalam memperkuat legalitas penanganan perkara serta menjaga keabsahan rantai penguasaan barang bukti (chain of custody) dari potensi gugatan hukum.

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Laporkan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Laporkan right-circle