Gaung sirine tembak memecah keheningan pagi (14/6) di seluruh penjuru negeri, hari tepat dimana tahapan Pemilu 2024 dimulai. Bak penanda sebuah invasi, sirine ini menjadi penanda Bawaslu siap mengawasi. Semangat Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun tak ayal mendidih mendengar sirine tembak ini. Dengan lantang Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah dan jajarannya berteriak "Sudah siap mengawasi ? Siap, siap dan selalu siap mengawasi seluruh tahapan".
Kesiapan yang dimaksud, sebut Abdullah, mulai dari tindakan-tindakan pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran sampai penyelesaian sengketa sebagaimana amanat Undang-undang. Baik dari aspek profesionalitas, kemandirian, independensi, dan juga integritas di semua fungsi. "Sehingga, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 terkawal Bawaslu di semua aspek," ujarnya.
Optimalisasi sumber daya baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan dilakukan. Termasuk bersiap untuk melakukan rekruitmen Sumber Daya Manusia (SDM) tambahan diantaranya Penitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) beserta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) agar pengawasan dapat berjalan maksimal.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rachmat Bagja yang menjadi pemimpin apel berpesan agar Bawaslu baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terus meningkatkan kapasitas diri. Menjadi seorang pengawas harus jeli, khususnya dalam mengawasi pergerakan politik uang, politisasi SARA, hoaks, dan pelanggaran lainnya. Bagja juga tidak lupa mengingatkan jajarannya untuk gencar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Sebut saja KPU, kepolisian, kejaksaan, pemangku kepentingan negara lain, lembaga pemantau, hingga media massa. Hal tersebut penting untuk langkah pencegahan dan tindaklanjut jika kemudian suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi benar terjadi.
"Kita terus benahi organisasi. Kemampuan pengawas dalam pencegahan dan penindakan adalah hal yang paling utama", ucap Bagja.
Tahapan krusial penyelenggaraan Pemilu 2024 itu sendiri ada di antara September dan November. Dimana saat itu rentan terjadi sengketa karena memasuki tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Oleh karenanya, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memperkuat kemampuan dalam pengawasan, pemantauan, pencegahan, penanganan dugaan pelanggaran, penyelidikan hingga penindakan. (She)
