Ngabuburit Pengawasan Tekankan Integritas dan Kinerja Non-Tahapan

Bandung – Bawaslu Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya menjaga integritas, profesionalitas, dan penguatan fungsi pengawasan di masa non-tahapan pemilu dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan 2026 yang digelar daring, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang diinisiasi sebagai bagian dari penguatan spirit kelembagaan ini dipimpin Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaky Muhammad Zam Zam bersama jajaran pimpinan dan sekretariat. Isu utama yang mengemuka bukan sekadar momentum Ramadan, melainkan konsolidasi internal dan penguatan peran pengawasan di tengah efisiensi anggaran serta dinamika regulasi kepemiluan ke depan.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zaky Muhammad Zam Zam, menegaskan bahwa masa non-tahapan bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja pengawasan. Menurutnya, undang-undang tetap mengamanatkan tugas strategis seperti pemutakhiran data pemilih, pengawasan partai politik, serta pengawasan partisipatif.

“Respon yang kita lakukan adalah bagian dari komitmen kerja untuk melakukan penguatan kelembagaan, baik secara partisipatif maupun internal. Kita harus memperbaharui kompetensi teknis seiring dinamika sistem pengawasan yang harus disiapkan sedini mungkin,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh jajaran harus tetap selaras dengan arahan Bawaslu RI serta memastikan setiap penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Hj. Nuryamah, menyoroti pentingnya menjaga etos kerja di bulan Ramadan tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Ia mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi alasan menurunkan standar profesionalitas.

“Dalam konteks efisiensi kita harus tetap bekerja pengawasan secara profesional dan berintegritas. Jangan sampai puasa menghambat kerja-kerja pengawasan,” tegasnya.

Sementara itu, Kordiv Penyelesaian Sengketa Harminus Koto menekankan perlunya kreativitas dan kesiapan menghadapi dinamika regulasi pemilu yang akan datang. Ia mengingatkan bahwa jajaran pengawas harus siap menghadapi perubahan undang-undang dan tantangan pengawasan berikutnya.

Syaiful Bachri menegaskan bahwa Ramadan tidak mengurangi tanggung jawab kelembagaan. “Di masa non-tahapan ini, kita tetap harus mengisi ruang publik dengan pendidikan politik yang baik. Aktivitas pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” ujarnya.

Fereddy menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi penguat soliditas internal. “Mari jalankan ibadah puasa sekaligus tugas kelembagaan dengan seimbang dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Usep Agus Zawari menekankan pentingnya menjaga kinerja selama Ramadan. “Semoga ibadah puasa tidak menghambat kerja-kerja kita, justru menjadi penguat komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan,” ungkapnya.

Dalam tausiyahnya, Ust. Abdul Mufti Albasyari mengaitkan nilai puasa dengan integritas kelembagaan. Ia menegaskan bahwa kejujuran dan amanah menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu.

“Sebagai abdi negara yang sudah dilantik, kita harus bekerja dengan tuntas. Hindari intervensi dan suap. Integritas harus kita junjung tinggi karena amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban,” pesannya.

Kegiatan yang diikuti jajaran pimpinan, sekretariat, dan staf Bawaslu Jawa Barat ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi kelembagaan menjelang dinamika kepemiluan mendatang. Melalui forum tersebut, Bawaslu Jawa Barat menegaskan komitmennya menjaga demokrasi yang berintegritas dan berkualitas, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga di masa non-tahapan