Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty melakukan Supervisi ke Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (8/7). Kunjungan kali ini berkenaan dengan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan dukungan rencana anggaran termasuk dalam perencanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada sebagai dukungan Bawaslu mengawal Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 di Jawa Barat. Sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Barat, Lolly mengaku memiliki tanggungjawab lebih dalam memantau NPHD.
Ia meminta Bawaslu Provinsi Jawa Barat membangun hubungan yang apik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Apik dalam hal jumlah NPHD yang diusukan sekaligus pola komunikasi yang dilakukan. "Baik provinsi maupun kabupaten/kota harus sudah selesai melalui bangunan komunikasi yang baik. dari jumlah nilai, kegiatan, maupun komunikasi" tegas Lolly.
Kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2022, Lolly meminta Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan sejauh mana mekanisme serapan akan dilakukan. Begitu juga dengan persoalan-persoalan dan kerumitan anggaran periode terdahulu, agar diinventarisir kemudian diurut pola hubungannya supaya tidak terjadi kembali. "Dari pengalaman yang telah kita lalui, permasalahan anggaran Pilkada yang paling rumit dan ini jangan sampai terjadi lagi" tutur Teh Lolly, sapaan akrab jajarannya.
Dalam konteks kerja-kerja ke depan, ia mengungkapkan bahwa kini Bawaslu RI tengah fokus pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dimana sebanyak 41.000 sudah di data untuk ditetapkan sebagai PPPK.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah meminta dukungannya selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sekaligus Korwil Jawa Barat. "Mudah-mudahan dalam binaan Ibu Lolly, Jawa Barat menjadi wilayah yang semakin maju, semakin tertib" ujar Abdullah.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi, Angga N. Nugraha memberikan sedikit masukan terkait dukungan kebijakan anggaran untuk membangun hubungan dengan media massa. Mengingat dari tahun ke tahun, belum ada ruang anggaran yang dapat mensupport secara maksimal. "Support arah kebijakan anggaran untuk Tim pengelola media sosial sampai saat ini belum optimal", tutup Angga. (She)
