Bandung, 13 Oktober 2025 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong sinergi dengan perguruan tinggi dalam pengembangan data pengawasan Pemilu berbasis riset dan literasi digital. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Puadi, saat membuka kegiatan “Literasi Data Pengawasan Pemilu: Sinergi Universitas dan Pengawas Pemilu Melalui Literasi Data” di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Senin (13/10/2025).
Puadi menegaskan bahwa pengawasan Pemilu saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada observasi lapangan, tetapi juga harus berbasis data, analitik, dan bukti digital.
“Pemilu Serentak 2024 telah memberikan pelajaran penting tentang kompleksitas pengawasan dan tantangan keterbukaan informasi publik di era digital,” ujarnya.
Menurutnya, era digital memunculkan ledakan data elektoral—mulai dari media sosial, laporan masyarakat, data daftar pemilih tetap (DPT), logistik, hingga hasil rekap digital. Tantangan utama bagi pengawas bukan lagi pada minimnya data, melainkan pada kemampuan dalam membaca, memilah, dan memaknai data tersebut untuk kepentingan pengawasan.
“Perguruan tinggi menjadi mitra epistemik Bawaslu sebagai pusat pengetahuan, riset, dan pengembangan metodologi,” imbuh Puadi.
Lebih lanjut, Puadi menjelaskan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dapat mencakup pemanfaatan sumber daya akademik untuk mendukung pengawasan, pengembangan model analisis data berbasis keilmuan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui riset kolaboratif, magang, dan publikasi ilmiah.
Ia juga menilai peran kampus sangat penting dalam menanamkan nilai integritas dan nalar kritis kepada mahasiswa sebagai pemilih muda sekaligus calon penyelenggara Pemilu di masa depan.
“Perguruan tinggi juga berperan menanamkan nilai integritas dan nalar kritis kepada mahasiswa sebagai pemilih muda dan calon penyelenggara masa depan,” ujar Puadi.
Menutup sambutannya, Puadi berharap sinergi ini dapat melahirkan ekosistem pengetahuan pengawasan Pemilu yang menggabungkan kekuatan kelembagaan, akademik, dan partisipasi publik. Ia menegaskan bahwa literasi data bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga etika dan analisis dalam memaknai angka untuk kepentingan demokrasi.
“Tanpa literasi, data hanya deretan angka. Literasi data pengawasan adalah cara kita memastikan bahwa setiap angka bercerita tentang keadilan, setiap tabel menegaskan integritas, dan setiap grafik menunjukkan arah demokrasi yang sehat,” tutupnya.
Bawaslu Jawa Barat mengapresiasi inisiatif Bawaslu RI dalam memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi. Upaya ini sejalan dengan komitmen Bawaslu di tingkat daerah untuk mengembangkan inovasi pengawasan partisipatif berbasis data dan literasi publik.
