Bandung, 10 Januari 2024 - Ketua dan Anggota Bawaslu Jawa Barat mengadakan audiensi dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, di Ruang Rapat Gubernur, Gedung Sate, pada Rabu (10/1/2024).
Dalam audiensi tersebut, Bawaslu Jabar membahas dua poin yang sangat penting. Pertama, dibahas peristiwa dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Muhammad Zacky Zam Zam, Ketua Bawaslu Jabar, menyatakan bahwa Bawaslu memohon izin untuk melakukan sosialisasi mengenai netralitas ASN guna mencegah pelanggaran netralitas tersebut. Sosialisasi ini direncanakan akan dilaksanakan di Gedung Sate.
"Kami berharap melalui sosialisasi ini, ASN di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Barat dapat memahami pentingnya menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Zacky.
Poin kedua yang dibahas adalah urgensi adanya kantor baru yang representatif bagi Bawaslu JabarJabar, salah satu yang menjadi alternatif memohon gedung Sekoper Cinta sebagai kantor Baru. Zacky mengungkapkan bahwa kondisi kantor Bawaslu saat ini tidak memadai untuk menjadi pusat pengawasan pemilu di Provinsi Jawa Barat. Hal ini, mengingat Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Indonesia juga menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan pemilu di Nasional. Dengan memiliki fasilitas yang memadai, Bawaslu Jabar akan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan mampu mengawasi pelaksanaan pemilu dengan lebih efektif.
"Kami berharap Pj Gubernur dapat membantu kami untuk memperoleh kantor baru yang representatif untuk meningkatkan pelayanan pengawasan Pemilu," tambah Zacky.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Jawa Barat, H. Bey Machmudin, memberikan respon positif. Beliau menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya Bawaslu Jabar dalam menjaga netralitas ASN serta akan mengupayakan kantor baru.
"Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusahakan permintaan Bawaslu Jabar," kata Bey.
Audiensi ini menunjukkan adanya kerja sama yang baik antara Bawaslu Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga integritas pemilu dan memperkuat mekanisme pengawasan. Sosialisasi mengenai netralitas ASN dan upaya memperoleh kantor baru yang representatif akan berkontribusi positif dalam melaksanakan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis di Provinsi Jawa Barat.
