Bandung - Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan Periodik I Tahun 2025 secara daring pada Selasa (3/6). Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (PPHM), serta para staf kehumasan dari seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Evaluasi periodik ini dirancang sebagai agenda rutin yang bertujuan untuk mengukur produktivitas serta kesinambungan kinerja kehumasan di seluruh tingkatan. Dalam sambutannya, Plh. Ketua Bawaslu Jabar, Syaiful Bachri, menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap perencanaan kehumasan.
“Kehumasan menjadi satu hal yang perlu direncanakan dan diberikan atensi khusus. Perlu adanya inovasi agar konten berita bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Jabar, Muamarullah, menjelaskan bahwa pengawasan atas aktivitas kehumasan telah dilakukan secara sistematis, termasuk melalui monitoring rutin oleh Bawaslu RI setiap bulan.
“Sepanjang tahun 2025, Bawaslu RI secara rutin melakukan monitoring media sosial Bawaslu di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Sebagai tindak lanjut, kami di provinsi juga melaksanakan evaluasi serupa,” jelasnya.
Muamarullah juga menekankan pentingnya mengacu pada arah kebijakan publikasi sebagaimana tertuang dalam SK Bawaslu Nomor 83 Tahun 2022. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan produksi konten edukatif, penambahan video pendek, penguatan komunikasi dua arah, dan penetapan jumlah unggahan harian secara konsisten.
Namun, meskipun capaian selama masa tahapan dinilai baik, pihaknya mencatat adanya penurunan signifikan pada masa non-tahapan.
“Kami mengapresiasi capaian dan inovasi selama masa tahapan, namun kami mencatat adanya penurunan aktivitas dan kualitas pada masa non-tahapan yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sejumlah tantangan yang dihadapi oleh kabupaten/kota antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan, kalender konten yang belum optimal, serta lemahnya kolaborasi internal.
Muamarullah menggarisbawahi pentingnya komitmen yang kuat di masa non-tahapan, di mana waktu kerja lebih longgar tetapi anggaran terbatas.
“Kondisi ini menuntut kreativitas, ketekunan, dan konsistensi dalam memproduksi serta mengelola konten publikasi secara mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.
