Bandung, 13 November 2025 — Bawaslu Jawa Barat menekankan pentingnya pengelolaan website dan pemanfaatan Bale Data secara optimal sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan konsolidasi data pengawasan di tingkat kabupaten/kota.
Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat bertema “Penyusunan Daftar Permasalahan dan Usulan Pemanfaatan Bale Data” yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, dan dihadiri oleh jajaran humas serta staf divisi data dan informasi (Datin) dari seluruh daerah.
Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi (HHDI) Bawaslu Jabar, Muamarullah, menegaskan bahwa pengelolaan data dan publikasi tidak bisa dipisahkan dari komitmen kelembagaan.
“Humas dan Datin adalah dua sisi yang saling menguatkan. Pengelolaan website dan Bale Data bukan sekadar formalitas, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang tepat, dan lembaga memiliki arsip yang kuat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya substansi berita yang diunggah oleh Bawaslu kabupaten/kota agar tidak hanya bersifat seremonial.
“Sering kali rilis berita hanya berisi kegiatan tanpa makna yang bisa diambil publik. Padahal yang kita butuhkan adalah pesan dan isu substantif dari setiap kegiatan. Kalau hanya seremoni, publik akan jenuh,” ujar Muamarullah.
Dari hasil evaluasi, Bawaslu Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Cirebon, dan Kota Depok sebagai daerah paling produktif dalam publikasi berita sepanjang Januari–September 2025. Namun, masih ditemukan sejumlah daerah yang belum konsisten memperbarui laman website-nya.
Kepala Bagian HHDI, Isti Khoiriana Karim, menjelaskan bahwa pertemuan ini juga menjadi forum untuk menyusun daftar inventarisasi masalah dan kebutuhan pengembangan Bale Data.
“Bale Data adalah rumah besar data pengawasan Bawaslu Jabar. Ke depan, kami akan membuka ruang bagi kabupaten/kota untuk memberikan masukan teknis, termasuk integrasi dengan aplikasi Siwasdatif,” ungkap Isti.
Sesi diskusi yang dipandu Jihad Khufaya menghadirkan pemateri Abdul Manan, yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara Bale Data dan aplikasi lain seperti Siwaslih agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan informasi. Para peserta juga mengusulkan agar Bale Data dilengkapi dengan fitur klasifikasi data, dashboard analitik, dan integrasi ke sistem PPID untuk memperkuat fungsi publikasinya.
Muamarullah menambahkan bahwa seluruh data yang tersimpan di Bale Data merupakan milik lembaga, bukan individu.
“Data adalah aset kelembagaan, bukan milik personal. Semua yang kita kerjakan di Bale Data akan menjadi warisan sistemik agar siapapun yang menjabat nanti bisa melanjutkan tanpa kehilangan jejak dokumentasi,” jelasnya.
Dalam catatan akhir rapat, Bawaslu Jabar juga menyoroti tantangan kehumasan di masa non-tahapan. Humas di daerah diminta tetap menjaga eksistensi lembaga melalui konten edukatif, kalender publikasi bersama, dan peningkatan kualitas narasi berita.
Melalui pertemuan ini, Bawaslu Jawa Barat berupaya memperkuat sinergi antar-lembaga pengawas di seluruh daerah agar pengelolaan data, publikasi, dan informasi berjalan transparan, berkelanjutan, dan terintegrasi secara digital.
