Bandung, 19 November 2025 — Bawaslu Jawa Barat menegaskan pentingnya mitigasi dini terhadap persoalan administratif partai politik menjelang Pemilu 2029. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kelembagaan ke DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat sebagai bagian dari pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB).
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Harminus Koto, menekankan bahwa sebagian besar persoalan parpol pada pemilu sebelumnya muncul karena keterlambatan pembaruan data.
“Banyak masalah administratif baru terlihat di akhir tahapan. Kunjungan ini untuk mencegah itu terjadi lagi pada 2029,” ujarnya.
Dalam dialog, Bawaslu menegaskan bahwa objek pengawasan meliputi kepengurusan, keanggotaan, dan kesiapan kelembagaan parpol dalam menghadapi verifikasi administrasi maupun faktual. Kesiapan struktural PAN Jabar juga menjadi perhatian.
PAN Soroti Tantangan Administrasi dan Kebutuhan Pengawasan Ketat
Pihak PAN menyampaikan bahwa proses penataan struktur di Kabupaten/Kota terus berjalan, namun tetap memerlukan penguatan dalam hal validasi data serta pendidikan politik bagi kader dan masyarakat.
“Kami ingin memastikan administrasi PAN siap sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan ketika tahapan 2029 dimulai,” ujar perwakilan PAN dalam pertemuan tersebut.
Bawaslu menegaskan kembali bahwa masalah klasik seperti data ganda, anggota beralih status menjadi ASN/TNI–Polri, hingga data kepengurusan yang tidak mutakhir harus dibenahi lebih awal.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas-Datin, Muamarullah, menambahkan bahwa semua peserta pemilu memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas data.
“Pembaruan data bukan hanya kewajiban parpol, tapi bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Semua pihak harus saling mengingatkan,” katanya.
Bawaslu Minta Pembaruan Data Segera Dilakukan
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu mengevaluasi bahwa pembaruan data PAN masih belum sepenuhnya mutakhir.
“Data pemutakhiran belum lengkap. Kami sarankan PAN segera melakukan pembaruan,” tegas Usep Agus Zawari, anggota tim Bawaslu Jabar.
Kunjungan ditutup dengan komitmen untuk memperkuat koordinasi, memastikan proses PDPPB berjalan konsisten, serta mencegah persoalan administrasi yang biasa muncul menjelang verifikasi peserta Pemilu 2029.
