Bandung, 19 November 2025 — Bawaslu Jawa Barat menegaskan pentingnya pembaruan data kepengurusan dan keanggotaan Partai Bulan Bintang (PBB) saat melakukan kunjungan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan administratif partai sejak awal sehingga persoalan data tidak terulang pada Pemilu 2029.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Harminus Koto, menyampaikan bahwa kelengkapan administrasi harus menjadi perhatian utama PBB.
“Kelengkapan persyaratan parpol sangat penting untuk kesiapan ke depan. Ini harus ditata sejak sekarang, bukan menjelang pendaftaran pemilu,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam menambahkan bahwa pemutakhiran data parpol merupakan bagian dari pengawasan pascapemilu yang bersifat preventif.
“Kunjungan ini bagian dari pencegahan. Kami memastikan pemutakhiran data parpol berjalan benar sejak awal,” ujarnya.
Ketua DPW PBB Jabar memaparkan bahwa DPC di tingkat kabupaten/kota telah hampir 100% terbentuk, namun tingkat kecamatan masih menghadapi kendala. Ia juga menyoroti problem transaksional pemilih serta keterbatasan pendanaan.
“PBB berharap pengawasan lebih ketat di tingkat kabupaten/kota. Kami juga mengalami keterbatasan dana,” ungkapnya.
Anggota Bawaslu Jabar Syaiful Bachri menegaskan bahwa praktik politik uang tetap menjadi ancaman serius dan harus diantisipasi oleh seluruh peserta pemilu.
“Money politik selalu muncul setiap pemilu. Semua peserta pemilu harus menjadi pengawas bagi dirinya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Humas dan Datin Muamarullah menekankan pentingnya integritas parpol dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Semua peserta politik harus saling mengingatkan. Bawaslu siap memberikan materi pendidikan politik bagi kader,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Bawaslu meminta PBB untuk segera memperbarui data administrasi partai.
“Data pemuktahiran PBB belum ter-update dan kami sarankan untuk segera diperbarui,” kata Usep Agus Zawari.
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah preventif Bawaslu Jabar untuk memastikan akurasi data parpol dan kesiapan administrasi menghadapi tahapan Pemilu 2029.
