Tasikmalaya, Bawaslu Jabar - Partisipatif publik khusunya kaum perempuan dan disabilitas dalam pengawasan pemilihan Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya menjadi konsen Bawaslu Jawa Barat. Setelah sebelumnya melakukan sosialisasi di Kota Cimahi, Bawaslu Jawa Barat kembali mengadakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih perempuan dan kaum difabel Kota Tasik pada tanggal 22 Nopember 2016 di Hotel Horison Tasikmalaya.
Aksesibilitas bagi kaum difabel menjadi hal yang sangat penting dalam mengakomodir hak institusinya. Ketua Bawaslu Jawa Barat, Drs. Harminus Koto menyampaikan bahwa hak setiap warga negara yang sudah memilki hak pilih dalam Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ini termasuk kaum perempuan dan disabilitas agar dijaga dan diutamakan.
"Akses penyandang disabilitas dalam menyalurkan aspirasinya menjadi perhatian kita bersama karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 merupakan hajat kita bersama. Bukan hanya milik penyelenggara Pemilu tetapi juga menjadi milik masyarakat." Jelas Harminus.
"Dalam memilih pemimpin daerah yang terbaik tentu melalui proses yang baik. Oleh karena itu perlu kita bersama-sama melakukan pengawasan seluruh sub tahapan Pilkada Tasikmalaya. Karena apabila pasangan calon sudah melakukan hal-hal yang dilarang dalam pemilu tersebut seperti politik uang maka itu merupakan pelanggaran pemilu," Tegas Koto.
Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut Pimpinan Bawaslu Jawa Barat, Drs. Wasikin Marzuki dan Yusup Kurnia, S.IP dan Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Drs. Eliazar Barus, M.Si. serta Komisioner KPU Prov Jawa Barat, Perdhiman Bariguna ST. Disamping itu dari unsur PPUA Penca, Mahpud Pasha dan Akademisi, DR. Antik Bintari, Dosen Unpad.
Peserta yang hadir anggota dari Organisasi Wanita Kota Tasikmalaya, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Tasik dan Himpunan Wanita Disabilitas Kota Tasikmalaya serta Media massa. (Qolbi)
