Bandung, 18 November 2025 — Bawaslu Jawa Barat menegaskan meningkatnya kerentanan pemilu di daerah dan pentingnya memperkuat pengawasan partisipatif sebagai langkah strategis menjaga integritas demokrasi. Hal ini disampaikan dalam rangkaian Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) daring yang diikuti peserta dari tiga lokasi penyelenggaraan (tilok): Pangandaran, Ciamis, dan Banjar.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2HM) Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah, menekankan bahwa pengawasan publik merupakan kunci menghadapi tantangan pemilu di Jawa Barat yang tercatat sebagai salah satu provinsi dengan indeks kerawanan tinggi. “Pengawasan partisipatif bukan hanya tambahan, tetapi kebutuhan. Masyarakat harus memahami kerentanan pemilu dan terlibat aktif sejak proses pemutakhiran data hingga hari pemungutan suara,” tegas Nuryamah.
Dalam sesi yang berlangsung interaktif, peserta diajak mengidentifikasi potensi kerawanan, meningkatkan kapasitas edukasi pemilih, serta memaksimalkan penggunaan sistem pelaporan online untuk mempercepat penanganan dugaan pelanggaran. Poin ini dianggap penting mengingat dinamika pemilu yang semakin kompleks.
Materi kemudian mengerucut pada strategi pencegahan, termasuk sosialisasi pemilu, pembentukan komunitas pengawas, serta penggunaan teknologi dalam pembaruan data pemilih. Peserta juga membahas indikator keberhasilan pengawasan publik dan tantangan dalam membangun koordinasi lintas wilayah.
Forum turut menyoroti pentingnya memperkuat jaringan pengawasan masyarakat. Peserta menilai perlunya komunikasi dua arah yang efektif, perhatian terhadap keberlangsungan kader, serta rencana tindak lanjut berkelanjutan agar pengawasan tidak berhenti pada pelatihan semata. “Gerakan pengawasan harus memiliki kesinambungan. Tanpa rencana tindak lanjut, partisipasi publik akan stagnan,” ujar salah seorang peserta.
Pertemuan juga membahas perbedaan karakter masyarakat pedesaan dan perkotaan. Wilayah pedesaan yang lebih komunal dan perkotaan yang lebih individualistik menjadi tantangan tersendiri dalam strategi komunikasi dan pembinaan pengawas. Nuryamah menekankan bahwa pendekatan pengawasan harus menyesuaikan konteks sosial masing-masing daerah.
Setelah sesi utama, peserta diarahkan memasuki ruang breakout untuk pendalaman materi sesuai lokasi tilok, dipandu moderator dan fasilitator teknis. Diskusi lanjutan diharapkan menghasilkan pemetaan masalah dan strategi konkret yang dapat diterapkan di lapangan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jawa Barat berupaya memperluas keterlibatan masyarakat dan memperkuat jejaring pengawasan di tingkat lokal guna memastikan proses pemilu berlangsung bersih, transparan, dan akuntabel.
