Bandung - Bawaslu Jawa Barat menegaskan sejumlah persoalan krusial dalam pengawasan non-tahapan, mulai dari lonjakan data pemilih hingga lemahnya regulasi penanganan money politics, dalam forum bersama Forkopimda, parpol, dan ormas di Bandung, Kamis (11/12/2025).
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Hj. Nuryamah menekankan bahwa pengawasan tetap berjalan di luar masa tahapan, terutama pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta pembaruan data partai politik. “Pencegahan tidak hanya dilakukan pada masa tahapan. Kami terus bekerja di masa non-tahapan sambil menunggu perubahan UU Pemilu yang informasinya dilakukan pada 2026,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam menjelaskan bahwa persoalan data pemilih makin kompleks, terutama terkait data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal atau pindah domisili. “Regulasi saat ini tidak memberikan keleluasaan. KPU tidak bisa serta-merta mencoret data tanpa lampiran yang menguatkan,” ujarnya. Ia juga menyebut money politics dalam Pilkades sebagai fenomena yang lebih masif dibanding pemilu.
Dari DPRD Jawa Barat, H.M. Sidkon Dj. mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya money politics di berbagai level pemilihan, termasuk Pilkades. Ia meminta Bawaslu memperluas mandat pengawasan hingga tingkat desa. “Praktik money politics justru banyak terjadi di Pilkades. Kami merekomendasikan Bawaslu turun sampai ke sana,” katanya.
Penggiat pemilu Agus Djaelani menekankan pentingnya pengawasan non-tahapan dalam menjaga integritas penyelenggara, sembari mencatat tantangan seperti keterbatasan akses data dan apatisme sebagian generasi muda. “Era digital menghadirkan tantangan baru. Media sosial bukan hanya ruang komunikasi, tapi sarana pendidikan politik,” jelasnya.
Pada penutupan, Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar Widodo Wuryanto menegaskan pentingnya validasi data pemilih melalui uji petik dan kolaborasi lintas instansi. “Data harus valid sebelum ditetapkan. Kami mencermatinya melalui verifikasi langsung dan kerja sama dengan imigrasi, lapas, dinsos, dan lainnya,” katanya.
Forum ini menempatkan pengawasan non-tahapan sebagai upaya strategis memastikan integritas pemilu dan pemilihan di Jawa Barat.
