Bukan Sekadar Terbit, Jurnal Pemilu Harus Menjaga Mutu

Meningkatnya tuntutan publikasi ilmiah menghadirkan persoalan baru: bagaimana jurnal kepemiluan tetap produktif tanpa mengorbankan kualitas akademik?

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan Jurnal Keadilan Pemilu Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung, Rabu (30/9/2026). 

Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung, Dian Farid, menilai tekanan untuk memenuhi kewajiban publikasi dapat mendorong praktik penerbitan yang cepat.

Fenomena fast track muncul ketika penulis membutuhkan publikasi segera, sementara proses akademik semestinya melibatkan pengajuan, revisi, pemeriksaan, dan penerbitan.

“Yang harus dijaga itu orisinalitas dari tulisannya sendiri, terutama ketika artikel masuk dalam pengelolaan jurnal,” tegas Dian. 

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa pengelola juga perlu memperhatikan kesesuaian tulisan dengan ruang lingkup jurnal karena pemaksaan artikel dapat berdampak pada akreditasi.

Di sisi lain, anggota Bawaslu Jawa Barat, Fereddy, menempatkan jurnal sebagai sumber referensi untuk memperluas pemahaman tentang demokrasi dan pemilu.

Fereddy mendorong jajaran Bawaslu untuk membaca jurnal karena kemampuan menulis berangkat dari kebiasaan membaca dan memperkaya referensi.

Tantangannya, produktivitas penerbitan harus berjalan beriringan dengan orisinalitas, relevansi tulisan, serta proses editorial yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Jurnal Keadilan Pemilu pada akhirnya perlu diposisikan bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban publikasi, tetapi juga sebagai ruang pengetahuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.