Cegah Pelanggaran Sejak Awal, Bawaslu Rangkul Masyarakat di Luar Tahapan

Kabupaten Bandung — Kualitas integritas pemilu tidak dapat hanya bertumpu pada penindakan hukum secara represif, melainkan berakar pada efektivitas pencegahan dini serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan.

​Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Kabupaten Bandung, Jumat (25/9/2026).

​Kepala Biro Pengawasan Bawaslu RI, Eliazar Barus, menjelaskan bahwa penguatan literasi pengawasan warga merupakan bagian dari mandat prioritas nasional untuk meningkatkan indeks demokrasi menuju agenda pemilu mendatang.

​“Pemerintah memberikan tugas prioritas kepada Bawaslu untuk mematangkan sistem pengawasan dan pendidikan partisipatif demi memastikan proses demokrasi elektoral berjalan semakin transparan dan akuntabel,” ujar Eliazar.

​Saat membuka acara, Anggota Komisi II DPR RI, Ir. H. Anang Susanto Suhendar, M.Si., menekankan bahwa keterbatasan jumlah personel pengawas di lapangan menuntut keterlibatan langsung publik sebagai garda pencegahan.

​“Anggaran pemilu itu sangat besar dan seluruhnya bersumber dari uang rakyat. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan untuk mencegah pelanggaran sejak awal, karena proses penindakan hukum membutuhkan waktu yang panjang,” tegas Anang.

​Sementara itu, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, menyampaikan bahwa demokrasi bukan sekadar ritual elektoral berkala, melainkan nilai yang melekat pada setiap individu dan wajib dirawat secara berkelanjutan.

​Menurut Muamarullah, kinerja pengawasan tetap berjalan optimal di masa nontahapan, salah satunya melalui pengawalan pemutakhiran data partai politik guna menutup celah pelanggaran administratif sebelum tahapan pemilu resmi dimulai.

​Komitmen tersebut tercermin dari masifnya gerakan pengawasan partisipatif di Jawa Barat yang terus mengonsolidasikan simpul komunitas masyarakat, menggencarkan forum warga, membuka ruang diskusi pojok pengawasan, merintis kampung pengawasan, hingga memperkuat barisan kader pengawas aktif di berbagai daerah.

​Tantangannya, menjaga kesinambungan gerakan pengawasan menuntut komitmen transfer pengetahuan dari para kader kepada lingkungan sekitarnya agar kesadaran untuk menolak kecurangan tidak berhenti di ruang forum sosialisasi semata.

​Melalui integrasi program nasional dan penguatan simpul warga di tingkat tapak, Bawaslu bertekad membentengi integritas pemilu sejak dini demi melahirkan kepemimpinan bangsa yang berlegitimasi kuat.