Cegah Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Jabar Ungkap Lima Kelemahan Administrasi Partai Politik
|
Kota Bandung — Bawaslu Jawa Barat mengungkap sejumlah persoalan administrasi partai politik saat mendiseminasikan SIGAP PDPPB secara daring, Senin (16/11/2026).
Pengawasan Semester I Tahun 2026 menemukan dokumen kedaluwarsa, perbedaan alamat kantor, kesalahan unggah, hingga ketidaksesuaian data kepengurusan.
Ketidakakuratan data kepartaian tersebut berisiko memicu sengketa proses pemilu apabila tidak segera dibenahi sebelum masa pendaftaran peserta.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar, Harminus Koto, menegaskan pengawasan berkelanjutan di 27 kabupaten/kota penting untuk mengantisipasi masalah administratif.
Pencermatan menyasar perubahan kepengurusan, kelengkapan dokumen kantor tetap, syarat keanggotaan, serta pemenuhan kuota keterwakilan perempuan partai politik.
Inisiator SIGAP PDPPB, Rizal Restu Prasetyo, menjelaskan inovasi ini mengintegrasikan data SIPOL, KPU, koordinasi partai, dan riwayat pengawasan.
Integrasi tersebut memungkinkan Bawaslu melakukan eksaminasi silang antarsemester guna mendeteksi ketidaksesuaian dokumen partai politik secara sistematis dan terukur.
Bawaslu menyampaikan hasil pencermatan secara terstruktur kepada seluruh perwakilan partai politik tingkat provinsi untuk segera ditindaklanjuti bersama.
Perwakilan partai politik turut memanfaatkan forum dialog tersebut untuk mengonfirmasi mekanisme pembaruan data dan pemanfaatan hasil verifikasi KPU.
Tata kelola data kepartaian yang tertib dan akuntabel diharapkan mencegah sengketa proses sekaligus menjamin kualitas pemilu bagi masyarakat.
Penulis: Jihad Khufaya
Editor: Andhika
Foto: Tangkap Layar Zoom