Celah Hukum Politik Uang Menganga, Bawaslu Jabar Gandeng TVRI Edukasi Warga
|
Kota Bandung — Bawaslu Jawa Barat menggandeng TVRI guna menekan kerawanan politik uang menjelang Pemilu 2029, Kamis (18/6/2026).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan tahapan awal pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Namun, praktik politik uang terus mengancam karena ketidakselarasan regulasi pemilu dengan aturan Sentra Gakkumdu menghambat penindakan pidana.
Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan, “Kerawanan masih ada di politik uang dan penting untuk diatasi.”
Selain memutakhirkan data lonjakan pemilih pemula, Bawaslu mengakui jangkauan media sosial lembaganya masih terbatas menjangkau publik.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Nurryamah, menuturkan, “Hoaks dan politik uang di era digitalisasi sangat berkembang dan perlu disampaikan.”
Merespons hal tersebut, Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat, Jati Setyowahyu, membuka kerja sama literasi politik tiga tahun.
Jati menegaskan, “Kami meyakini pentingnya literasi politik, sosialisasi, dan lainnya,” sembari menawarkan sisipan edukasi pada siaran budaya.
TVRI menyiapkan program dialog Beranda, Kibar, dan Ruang Publik berdurasi satu jam guna menjawab pertanyaan warga.
Edukasi publik yang mudah dipahami diharapkan mendorong warga berani mengawasi daftar pemilih serta menolak transaksi suara.
Penulis: Jihad Khufaya
Editor: Andhika Pratama
Foto: Cepi Luki Cepriana