Bandung, 2025 — Bawaslu Jawa Barat melakukan kunjungan pengawasan ke DPW PKS Jawa Barat untuk memastikan pembaruan data partai politik dilakukan sejak dini sebagai upaya mitigasi persoalan administrasi menjelang Pemilu 2029. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan (PDPPB) sekaligus langkah pencegahan agar masalah data tidak kembali muncul pada masa tahapan pemilu.
Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan bahwa Bawaslu dan parpol memiliki tanggung jawab yang sama dalam pendidikan politik dan pembaruan data.
“Bawaslu ingin memastikan pengawasan dilakukan jauh sebelum pemungutan suara. Pemutakhiran data parpol tidak boleh menunggu tahapan dimulai,” ujarnya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Harminus Koto, mengingatkan bahwa banyak persoalan pada pemilu sebelumnya muncul karena partai menunda penataan data hingga menjelang pendaftaran.
“Ada kader yang berubah status menjadi ASN atau TNI–Polri tanpa diperbarui datanya. Hal seperti ini harus dicicil dari sekarang,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data pemilih, terutama pemilih meninggal dan pemilih pemula agar tidak lagi tercatat ganda atau tertinggal.
Perwakilan DPW PKS mengakui adanya keterlambatan pelaporan struktur kepengurusan pasca-pelantikan.
“Setelah dilantik, banyak musyawarah internal sehingga belum sempat melaporkan diri,” ujar pengurus PKS. PKS menambahkan bahwa partai rutin melakukan edukasi agar masyarakat memiliki KTP dan dokumen kependudukan lengkap sehingga memudahkan validasi data pemilih.
Anggota Bawaslu Jabar, Muamarullah, menyampaikan bahwa penguatan PDPPB merupakan bagian penting dari mitigasi potensi masalah pemilu.
“Pada pemilu sebelumnya Bawaslu sangat sibuk mengurus persoalan administrasi. Mitigasi dari sekarang memastikan masalah yang sama tidak terulang,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Nuryamah, menegaskan bahwa pekerjaan pengawasan tetap berjalan meski berada di masa non-tahapan.
“Di non-tahapan, beban kerja tidak berkurang. Pemutakhiran data pemilih dan pendidikan politik tetap berjalan, termasuk posko aduan masyarakat yang terus kami buka,” katanya.
PKS menyampaikan sejumlah pertanyaan teknis, termasuk soal deviasi data pemilih, eksekusi pengawasan, serta pelibatan RT/RW seperti era sebelumnya untuk memperkuat validasi data. Pengurus PKS lainnya menyoroti pengalaman pemilu lalu yang dinilai cukup berat, terutama terkait SIPOL dan akurasi data.
Menutup pertemuan, Harminus kembali menegaskan bahwa pengawasan data adalah kunci kualitas pemilu ke depan.
“Kami belajar dari sejarah, termasuk DPT yang bermasalah. Karena itu semua harus diperbaiki sejak awal, agar 2029 lebih tertib,” ujarnya.
