Bandung, 21 Oktober 2025 - Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Assessment Anugerah Kehumasan Tahun 2025, yang diikuti oleh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat secara daring.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi (HHDI), Muamarullah, yang menyampaikan bahwa penganugerahan kehumasan merupakan bagian dari penilaian tata kelola publikasi dan komunikasi lembaga. Tahun 2025, Bawaslu RI menetapkan 13 kategori penghargaan, yang terbagi menjadi 6 kategori untuk Kehumasan dan Media, serta 7 kategori untuk Bidang Publikasi dan Pemberitahuan.
“Momen assessment ini bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi sarana evaluasi internal terhadap seluruh aktivitas kelembagaan, khususnya di masa non-tahapan. Humas adalah jembatan Bawaslu dengan publik, sehingga fungsi komunikasinya harus terus dimaksimalkan,” ujar Muamarullah.
Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu RI akan melakukan validasi terhadap hasil penilaian yang dilakukan Bawaslu provinsi di seluruh Indonesia.
Proses penilaian di Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada 17–28 Oktober 2025, dengan menilai 11 kategori dari Bawaslu kabupaten/kota, disertai bukti dukung dan verifikasi lapangan.
Kepala Bagian HHDI Bawaslu Jabar, Isti Khoiriana Karim, menjelaskan bahwa Humas memiliki peran vital dalam menjaga transparansi lembaga. Penilaian kehumasan ini bertujuan untuk mengukur indikator keberhasilan kerja, sekaligus menjadi momen refleksi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja publikasi di tahun mendatang.“Seluruh komisioner dan sekretariat harus aktif mempublikasikan pengawasan. Penilaian ini adalah bagian dari apresiasi terhadap kerja keras di bidang kehumasan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Widodo Wuryanto, menekankan bahwa peran Humas bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebagai penggerak citra lembaga.
“Humas harus all out. Meski kegiatan ini baru berjalan, semoga menjadi titik awal peningkatan kualitas kehumasan di Bawaslu Jawa Barat,” ucapnya.
Arahan dari Jajaran PimpinanDalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Syaiful Bachri, menyampaikan bahwa penganugerahan ini menjadi bagian dari sistem apresiasi lembaga terhadap seluruh divisi, khususnya kehumasan.
“Humas tidak hanya mengukur interaksi dengan media, tetapi juga harus berinovasi dan menghasilkan konten yang berdampak. Kinerja kehumasan diharapkan lebih dari sekadar rutinitas,” tegasnya.
Kemudian, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Hj. Nuryamah, berharap kegiatan ini dapat berjalan maksimal meski dilaksanakan secara daring. Ia juga menekankan pentingnya penerapan Pedoman Kehumasan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 agar menjadi acuan dalam setiap kegiatan publikasi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Harminus Toto, menyoroti pentingnya kualitas konten publikasi. Ia mencontohkan bagaimana Bawaslu daerah lain yang lebih kecil mampu menghasilkan konten berkualitas tinggi dengan strategi yang tepat.
“Penilaian bukan tentang kuantitas, tapi kualitas. Gunakan prinsip 5W+1H dan saya tambahkan satu ‘S’ — Security — agar setiap konten beretika, menggunakan bahasa sesuai EYD, dan berpola piramida terbalik,” pesannya.
Terakhir, Kepala Bagian Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan, Usep, menegaskan bahwa fungsi kehumasan sejatinya mencerminkan komunikasi organisasi yang informatif, edukatif, dan advokatif.
“Kehumasan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi publik tentang politik yang sehat dan mengawal hak-hak demokratis warga,” ujarnya.
