Bandung, 31 Oktober 2025 — Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, menegaskan bahwa Baledata bukan sekadar platform informasi, melainkan alat kerja internal Bawaslu Jabar untuk mengintegrasikan seluruh data hasil pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Website Baledata, yang diikuti oleh Koordinator Divisi dan staf Datin Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat.
“Baledata adalah tulang punggung pengelolaan data pengawasan. Ia berfungsi menghubungkan, menyimpan, dan memverifikasi hasil kerja pengawasan dari seluruh daerah secara berjenjang,” tegas Muamarullah.
Ia menambahkan bahwa substansi kerja Data dan Informasi mencakup dua dimensi penting, yaitu hak publik untuk mengakses data dan kewajiban lembaga untuk menyediakannya secara proporsional.
“Masyarakat berhak atas data, namun lembaga juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga data yang bersifat rahasia. Transparansi tidak berarti membuka semua hal, tetapi memastikan informasi publik tersaji dengan benar,” jelasnya.
Muamarullah menjelaskan bahwa Baledata menjadi sistem berkelanjutan yang memastikan konsistensi arsip digital di tengah dinamika rotasi pimpinan maupun pergantian personel.
“Data harus ada bahkan sebelum dibutuhkan. Baledata membantu memastikan setiap hasil pengawasan terdokumentasi dan siap digunakan kapan pun,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Baledata bukan untuk menyaingi sistem nasional seperti Siwaslu milik Bawaslu RI, tetapi justru melengkapinya.
“Baledata lahir dari kebutuhan teknis di Jawa Barat. Ini bentuk adaptasi agar pengelolaan data pengawasan lebih cepat, efisien, dan bisa diakses lintas divisi,” tutur Muamarullah.
Kegiatan evaluasi ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi, Isti Khoiriana Karim, yang melaporkan hasil Anugerah Data dan Informasi Bawaslu RI. Sebanyak 14 kabupaten/kota di Jawa Barat berpredikat informatif, 8 menuju informatif, dan 7 cukup informatif.
Dalam sesi pemaparan, Muhtar Taufiq, S.H., selaku narasumber, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi cerdas dalam sistem data pengawasan.
“Bawaslu tidak boleh tertinggal dari kemajuan teknologi. Baledata harus berbasis transparansi, efisiensi pelayanan publik, dan akurasi pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia juga mendorong penerapan AI-Based Data Analytics, Open API Collaboration, dan Blockchain Transparency agar Baledata mampu mendorong pengawasan partisipatif berbasis bukti digital.
Melalui evaluasi ini, Bawaslu Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan Baledata sebagai instrumen strategis dalam integrasi hasil pengawasan, pengelolaan data kelembagaan, dan penguatan akuntabilitas publik di era digital.
