Salah satu masalah krusial pasca berakhirnya verifikasi administrasi dukungan bakal calon DPD, ialah pencatutan dan data palsu dukungan DPD. Maka Bawasku Jawa Barat menggelar Rapat Dalam Kantor dengan tema “Analisis Hukum terkait Pencatutan dan Data Palsu Dukungan DPD serta Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan DPD” di Sumedang (2/2).

Kordiv Hukum Bawaslu Jawa Barat menekankan bahwa dimensi penegakan hukum dalam verifikasi dukungan DPD, tidak semata pada aspek administrasi, namun berpotensi pada aspek pidana. Oleh karena itu kejelian dan kepekaaan pengawas pemilu akan sangat diuji pada tahapan.